Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mewanti-wanti jangan sampai terjadi penyalahgunaan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pemerintah harus memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Rerie, sapaan Lestari, mengingatkan, dalam penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang akurat. “Di sejumlah media disebutkan ada banyak pengembalian bantuan dari pemerintah daerah karena nama di daftar penerima sudah tidak tinggal di alamat tersebut,” katanya dalam keteranganya di Jakarta, Senin (20/4).
Dia menyontohkan, dari 5.377 paket sembako yang telah diserahkan ke warga di sebuah kelurahan di Jakarta Selatan, 500 di antaranya dikembalikan. Sedangkan di empat kelurahan lainnya yang sudah terjadwal menerima bantuan pada 15 April 2020, sampai dengan kemarin, justru belum ada bantuan yang mengalir.
Baca juga : Bamsoet Berikan Bantuan Kemanusiaan ke Keluarga Terdampak Covid-19
Politikus dari Partai NasDem ini menegaskan, dengan data penerima yang tidak diverifikasi dengan baik dan manajemen penyaluran yang buruk, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam penyaluran beragam program Bansos itu.
Menurut Rerie, transparansi dalam penyaluran sejumlah bantuan ini sangat diharapkan, agar semua pihak bisa mengontrol pelaksanaannya."Jangan menunda pemberian bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Pemberian bantuan pun mesti dipastikan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, transparan dan jelas. Bantuan tak asal," ucapnya.
Lestari mendesak agar Bansos lebih cepat disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 setelah melihat banyak masyarakat yang memutuskan mudik lebih dini ke kampung halaman. “Mereka memilih mudik dengan berbagai alasan antara lain kehilangan pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan untuk biaya hidup maupun untuk membayar kontrak rumah,” ujar Rerie.
Baca juga : Watubun: Tindakan Tak Profesional Harus Ditertibkan dan Diperbaiki
Sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, sudah banyak pekerja sektor informal kehilangan penghasilan. "Saat ini sejumlah perusahaan sudah mulai mengistirahatkan karyawan. Penyaluran bansos harus lebih cepat," pinta Rerie.
Menurutnya, penyaluran program bantuan yang akan diberikan pemerintah dalam waktu yang hampir bersamaan menuntut tingkat kecermatan yang tinggi dari para pelaksana di lapangan. Meski penyaluran bantuan bersifat disegerakan harus dilakukan dengan pendistribusian yang tepat sasaran, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Diketahui, dalam penanggulangan dampak pelaksanaan PSBB, pemerintah menjanjikan akan segera menyalurkan beragam program bantuan sosial (Bansos) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta penerima, program bantuan sembako selama 9 bulan untuk 20 juta penerima. Selain itu Bansos tambahan untuk Jabodetabek sebanyak 4,1 juta penerima, Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 9 juta keluarga.
Baca juga : Cegah Penyebaran Corona, Dito Ganinduto Serahkan Bantuan Lewat Golkar
Dalam kesempatan itu, Rerie juga mengapresiasi pengabdian tenaga kesehatan dalam mengatasi wabah Covid-19. Dalam beberapa hari terakhir menunjukkan jumlah pasien sembuh melampaui jumlah yang meninggal. [QAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya