Jokowi Ingin Pendampingan Di Perhutanan Sosial Terintegrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Program perhutanan sosial terus ditingkatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program yang sudah dilaksanakan selama enam tahun ini, baru 4,2 juta hektare lahan yang telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

“Dari target 12,7 juta hektare, baru 4,2 juta hektare yang diserahkan ke masyarakat untuk dikelola,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin 

Presiden meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. 

Baca juga : Jokowi Pengen Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Jadi Contoh

"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa diselesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta hektare lebih yang perlu kita selesaikan," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan, bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. 

Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

Baca juga : Soal Vaksinasi, Jangan Percaya Berita Hoaks

"Bisnis perhutanan sosial tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke ekowisata, agrosilvopastoral, bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, dan  bisnis industri kayu rakyat. Semuanya bisa mensejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelasnya.

Presiden mengingatkan agar pendampingan tersebut, harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. 

Jokowi meyakini, jika hal tersebut dilakukan, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

Baca juga : Dukung Peningkatan Produksi Padi Kalbar, Kementan Salurkan Varietas Unggul Baru

"Saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain," tandasnya.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono program perhutanan Sosial selama ini sudah mulai terbukti memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan  

“Di masa Covid-19, Perhutanan Sosial berhasil memulihkan perekonomian masyarakat. Banyak produknya yang  menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Bambang. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.