Calon Kepala Daerah Sukses Jadi Influencer Lawan Covid

RM.id  Rakyat Merdeka - Daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 mengalami penurunan angka aktif Covid-19. Hal ini tak seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan jika pesta demokrasi lima tahunan itu berpotensi menjadi klaster penyebaran Virus Corona.

HAL itu dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik dalam Focus Group Discussion (FGD) virtual yang digelar Rakyat Merdeka bertema “Calon Kepala Daerah Pelopor Protokol Kesehatan,” Selasa malam (10/11).

Akmal memaparkan, berdasarkan data dari Satgas Covid-19, terjadi penurunan jumlah aktif atau pasien Corona di sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Dari 45 daerah gelaran pilkada yang pada September lalu masuk dalam zona merah, pada Oktober lalu menciut menjadi 31 daerah.

Menurutnya, ini justru berbeda dengan daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada. Di daerah tersebut justru banyak yang berubah menjadi zona merah.

Baca juga : 56 Persen Kepala Daerah Bermasalah Bukan Kader Parpol

“Ternyata, pilkada cukup bisa menurunkan zona merah di daerah,” katanya.

Kondisi itu, lanjut Akmal, bisa jadi lantaran 1.476 calon kepala daerah (cakada) dan wakilnya yang ikut kontestasi di Pilkada Serentak 2020 diwajibkan menjadiin­fluencermelawan Covid-19.

Mereka menjadi kekuatan tersendiri untuk memerangi Covid-19 di Tanah Air. Apalagi, masing-masing calon kepala daerah dibantu oleh tim sukses yang jumlahnya besar.

Tak hanya pasangan calon (paslon) dan tim suksesnya saja, juga 137 pejabat sementara pengganti petahana juga dikerahkan sebagai influen­cer melawan Covid-19.

Mereka disumpah untuk menaati seluruh perundang-undangan. “Jadi, pilkada ini sebagai ajang adu gagasan para paslon mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” jelasnya.

Baca juga : MUI: Jika Corona Meluas, Siapa Yang Pasang Badan

Akmal berharap, seluruh paslon menawarkan solusi kepada masyarakat untuk tetap survive di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah jurus dan program konkret harus ditawarkan bila terpilih sebagai kepala daerah.

“Baik menghadapi dampak sosial maupun dampak ekonominya,” katanya.

Dari kebijakan Kemendagri yang menjadikan paslon dan pejabat sementara sebagai influencer melawan Covid-19, dalam dua minggu hasilnya sudah cukup dirasakan.

Hal itu dibuktikan dari menurunnya angka aktif Covid-19 di daerah-daerah yang menggelar pilkada. Dalam kesempatan itu, Akmal mengatakan, dari 736 paslon, 506 di antaranya atau 68 persennya sudah melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

Sementara 38 paslon atau 5,1 persen tidak melakukan prokes. Sisanya 192 paslon atau 26 persen belum terkonfirmasi.

Baca juga : Pilkada 2020, Dua Daerah Jawa Timur Lawan Kotak Kosong

Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 menjadi sebuah orkestrasi yang kuat untuk menggalang kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah agar bersama-sama melawan pandemi Covid-19.

Pandemi bukan hanya persoalan kesehatan semata, juga menimbulkan persoalan lainnya, seperti masalah sosial dan ekonomi.

Untuk itu, Kemendagri mendorong semua paslon agar mengusung tema tunggal selama masa kampanye, yakni bagaimana peran kepala daerah menangani Covid-19 dan dampak sosial dan ekonominya.

Sekadar informasi, Akmal menyampaikan tahun ini ada 270 daerah yang menggelar pilkada, yakni sembilan gubernur, 224 bupati dan 37 wali kota. Dari 270 daerah itu terdapat sekitar 1.400 calon kepala daerah dan wakilnya. [QAR/DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.