Dark/Light Mode

Kapan Reshuffle?

Moeldoko: Tunggu Saja!

Rabu, 2 Desember 2020 06:05 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko. (Foto: Instagram)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko. (Foto: Instagram)

 Sebelumnya 
Selaku partai pendukung utama pemerintah, kata dia, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden. “bagaimana komposisinya, itu terserah Presiden. Jangan malah kita membikin pusing,” lanjut Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.

Dia lantas menyinggung sejumlah nama yang kini beredar masuk bursa menteri KP. Kata dia, selain nama-nama yang beredar, masih ada 20 nama lain dari sejumlah partai, termasuk PAN. “Tidak etis kita menyebut nama-nama orang, sementara Presiden sendiri masih tenang-tenang makan gudeg kan... He hehe,” tandasnya.

Berita Terkait : Geger, Kalau Jokowi Sampai Pilih Fadli Zon

Ia meyakini, Presiden akan memperhitungkan faktor keseimbangan di dalam koalisi. resep apa yang paling optimal, hanya Presiden yang tahu. “Partai besar kalau misalnya diberikan terlalu sedikit pasti akan kecewa. Partai kecil Kalau diberi besar akan menimbulkan kegerutuan partaipartai besar,” tuturnya, membuat perumpamaan.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi reshuffle secara luas tidak akan terjadi. Pergantian menteri hanya untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Edhy Prabowo. “Jika merujuk pada ucapan Jokowi minggu lalu yang mengatakan kinerja menteri sudah membaik, maka itu bisa saja indikasi tak akan ada reshuffle. sepertinya Jokowi hanya akan mengganti Edhy Prabowo. Tak akan menyasar ke kementerian lain,” kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Berita Terkait : KPK Masih Telisik Pemberi Suap Untuk Edhy Prabowo

Ia meyakini, jatah Partai Gerindra tidak akan berkurang dalam kabinet setelah Edhy dicopot. Jika tidak, hubungan Prabowo dan Jokowi akan terganggu. Perang dingin bisa saja terjadi. “Maka penggantinya dari Gerindra lagi. Atau jika pos menteri KP tidak diisi oleh Gerindra, paling juga di-switch atau ditukar ke kementerian lain,” sambung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPr).

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto punya saran bila Presiden ingin melakukan reshuffle. menurut Hasto, waktu yang tepat adalah setelah Pilkada, 9 Desember mendatang. “Saat ini politik utama adalah mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak dan menjaga jangan sampai terjadi klaster baru penyebaran Corona,” kata Hasto. [SAR]