Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Tekan Korupsi, Telkom Didorong Jadi Pusat Data Pemerintah
Rabu, 16 Desember 2020 17:07 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk diminta menjadi fondasi bagi program satu data pemerintah. Hal ini penting untuk mencegah korupsi pada program program pemerintah.
Saat ini, Telkom sudah memiliki program data center, dan national innovation. “Karena itu, saya menantang atau challenge program satu data bahwa Telkom penting menjadi fondasi program satu data pemerintah," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Rabu (16/12).
Menurut Erick, dengan memiliki program satu data yang bisa dikelola oleh Telkom, namun datanya milik pemerintah, maka itu bisa mendukung transparansi program-program pemerintah.
Baca juga : 88 Gedung Dan Hotel Di DKI Boleh Gelar Pesta Pernikahan
"Dengan demikian, kita bisa menekan program-program pemerintah yang dikorupsi. Hal ini berperan penting sebagai digitalisasi yang terjadi di Indonesia," katanya.
Sejak awal, Menteri BUMN Erick cukup keras kepada Telkom. Dengan transformasi yang terjadi di Telkom sekarang bisa dilihat valuasi sahamnya sudah bagus.
Presiden Jokowi sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Baca juga : Nataru, Telkomsel Prediksi Trafik Layanan Data Naik 10,19 Persen
Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Covid-19 pada 2021.
Baca juga : Max Sopacua Didapuk Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Emas
Alasannya, kata dia, karena SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya