Dark/Light Mode

Lirik Data KPU Untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Menkes Tobat Pakai Data Kemenkes

Jumat, 22 Januari 2021 17:31 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi bertajuk Vaksin dan Kita diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat yang disiarkan Kanal Youtube PRMN SuCi, Jumat (22/1). (Foto: Tangkapan layar Youtube PRMN SuCi)
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi bertajuk Vaksin dan Kita diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat yang disiarkan Kanal Youtube PRMN SuCi, Jumat (22/1). (Foto: Tangkapan layar Youtube PRMN SuCi)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) kapok memakai data internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena itu, BGS akan menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk program vaksinasi Covid-19.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah. Saya sudah kapok. Saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ungkap BGS dalam diskusi bertajuk Vaksin dan Kita yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat yang disiarkan kanal Youtube PRMN SuCi, Kamis (22/1).

Berita Terkait : Curhat Kena Covid, Bupati Sleman: Vaksin Tetap Harus Dibarengi Prokes

Data KPU dipertimbangkan, karena lembaga pemilihan itu baru saja menggelar Pilkada 2020. Sehingga, data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah, itu KPU manual kemarin baru pemilihan. Itu kayaknya yang paling current. Ambil database-nya KPU untuk masyarakat," tegasnya.

Berita Terkait : Menkes BGS: Industri Perlu Protokol Kesehatan Baru

BGS mengaku pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes. Data itu menyebutkan, secara agregat, jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"Tapi itu RS pemerintah saja. Tidak melibatkan pemda, tidak bikin RS swasta. Itu katanya cukup. Nah, jadi saya kapok. Saya nggak percaya data nasional," ujar BGS.

Berita Terkait : Dukung Vaksinasi, Bodi Pesawat Garuda Digambari Alat Suntik

BGS pun menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Dari penelusurannya itu, terungkap sarana kesehatan yang ada, tidak mencukupi.

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas-nya banyak, pasti bisa. Tetapi, begitu di daerah Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, estimasinya baru 3.000 hari atau 8 tahun vaksinasi baru selesai. Sekarang, saya sudah lihat by kabupaten dan kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki segera strateginya," tandas BGS. [FAQ]