Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ketua Satgas Covid Minta Kepala Daerah Di Sumatera Segera Evaluasi Kebijakan Corona

Senin, 3 Mei 2021 15:58 WIB
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo (Foto: YouTube)
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh kepala daerah di Pulau Sumatera, untuk segera mengevaluasi kebijakan penanganan Covid di wilayahnya. Menyusul kenaikan kasus positif di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

"Kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus. Baik kasus aktif maupun penurunan angka kesembuhan, serta peningkatan angka kematian di seluruh provinsi," kata Doni dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/5).

"Jadi tolong, kebijakannya harus segera dievaluasi. Jangan sampai telat. Kalau kita terlambat melakukan pengetatan dan langkah-langkah pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol," tegasnya.

Doni mencontohkan, pada September-Oktober di Jakarta, terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 karena adanya pelonggaran kegiatan, ditambah dengan liburan.

Berita Terkait : Tinjau GT Palimanan, Ketua Satgas Covid Minta Pos Penyekatan Dikawal 24 Jam

"RS Wisma Atlet penuh. Muncul antrean ambulans yang cukup panjang. Pengalaman-pengalaman ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak terulang kembali pada periode mendatang," papar Doni.

Ia juga meminta masyarakat untuk mematuhi larangan mudik yang disampaikan Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan pelarangan mudik. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan, setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga dari data yang dikumpulkan selama setahun terakhir," ungkap Doni.

Doni pun menegaskan, larangan mudik tersebut menjadi narasi tunggal.

Berita Terkait : Kacau, Kepala Daerah Kok Nggak Dukung Kebijakan Larangan Mudik

"Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat, ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni.

Bila kepala daerah terlambat memberi pengumuman larangan mudik maka yang akan terjadi adalah peningkatan kasus.

"Setelah Bapak Presiden mengumumkan larangan mudik ini, masih ada 7 persen yang nekat akan mudik bahkan sebelum Lebaran sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas," ungkap Doni.

Senada dengan Doni, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 5 provinsi kenaikan kasus di Pulau Sumatera yakni Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

Berita Terkait : Puan: Kartini Masa Kini Berperan Tingkatkan Budaya Literasi Melalui Keluarga

"Kepri itu ada beberapa daerah seperti di Bintan dan kota Batam, di Riau ada Bengkalis, Kampar, kota Dumai, kota Pekanbaru, Kuansing, Rohil (Rokan Hilir) dan Rohul (Rokan Hulu), sedangkan Bengkulu di Kepahiang, Kota Bengkulu kemudian di Lampung ada Lampung Timur, Lampung Utara sedangkan di Bangka Belitung adalah Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang. Di Sumatera Barat ada Agam, kota Padang kemudian Jambi ada Batanghari," kata Airlangga. [HES]