Dark/Light Mode

Kementan Sosialisasi Persiapan Manajemen Perubahan 2021

Selasa, 4 Mei 2021 17:10 WIB
Rapat kerja manajemen perubahan di Ditjen Hortikultura Kementan/Ist
Rapat kerja manajemen perubahan di Ditjen Hortikultura Kementan/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan rapat kerja Manajemen Perubahan terkait reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan instansi.

Pelaksanaan rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Retno Sri Hartati Mulyandari dan dihadiri koordinator dan subkoordinator lingkup Eselon II Ditjen Hortikultura. 

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dapat diterjemahkan melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). 

Tujuan reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Jokowi, adalah tercapainya perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Birokrasi yang baik perlu didukung oleh profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Menurut Retno, manajemen perubahan dalam Reformasi Birokrasi bukan hanya masalah administrasi tetapi juga masalah teknis menjadi dokumen wajib dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara.

“Kementan telah empat kali meraih predikat WTP. Ini perlu terus dipertahankan,” ujar Retno, Selasa (27/4).

Berita Terkait : Kementan Dorong Kontribusi Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Retno mengingatkan jajarannya mampu menerima kritik yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu juga, perlu menjalin sinergitas dengan kementerian/lembaga lain. 

Perlu diingat, lakukan apa yang sudah dipedomani dan catat serta dokumentasikan setiap yang kita telah lakukan. Lakukan secara tertib administrasi dan simpan dokumentasi dengan rapih sehingga mudah dilacak kembali saat dibutuhkan. 

Juklak dan juknis harus saling bersinergi. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan seperti halnya digitalisasi single data komoditas hortikultura yang sinkron dengan Agriculture War Room (AWR).

Terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang terdiri dari mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan publik. 

Dalam hal mental aparatur, Subkoordinator Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Kementan Nanang Suryana mengatakan, perlunya tercipta budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel. Kemudian didukung oleh organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 

Berikutnya, tercapai tata laksana yang baik, terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Nanang memaparkan, reformasi birokrasi ini perlu didukung peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. 

Berita Terkait : Kementan Pastikan Stok Pangan Hewani Aman Jelang Lebaran

Pelaksanaannya juga tentu didukung oleh SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

“Tidak cukup sampai di sana, fungsi pengawasan internal juga perlu terus dijalankan seperti pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mendukung akuntabilitas dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” paparnya. 

Nanang mengingatkan, delapan area perubahan ini sulit berjalan tanpa tim yang solid. Pasalnya, ini penting dijalankan sesuai time table yang disusun dari delapan area tersebut, kenali mana yang masih kurang. 

Terpenting, review pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah berjalan di Ditjen Hortikultura. Selanjutnya, Tim Kementan akan merumuskan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi delapan area perubahan. 

“Siapkan roadmap, membuat rencana aksi serta pelaksanan perubahan reformasi yang ditunjukkan dalam road map. Laksanakan efektivitas dan efisiensi kerja yang berdampak pada kinerja,” jelasnya. 

Tercapainya birokrasi yang akuntabel berarti telah berhasil mewujudkan cita-cita birokrasi yang sesuai nawa cita Presiden Jokowi. Birokrasi yang baik adalah instansi yang mampu menciptakan kepuasan pelayanan publik.

Sasaran reformasi birokrasi 2021, di antaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel, capable dan pelayanan publik yang prima. 

Berita Terkait : Kementan Nilai Realisasi Sikomandan Berjalan Positif

“Faktor keberhasilan membutuhkan komitmen, di antaranya komitmen pimpinan, share vision, self improvement, pelibatan masyarakat yang dilayani, strategi komunikasi, monitoring dan evaluasi perkembangan,” ujar Pengelola Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Alifta Rahma Nirmala.

Menurutnya, agen perubahan juga perlu memetakan kebijakan mana yang perlu diselaraskan dengan semangat manajemen perubahan. Selanjutnya, monitoring kinerja yang berjalan perlu diperhatikan betul-betul di setiap level.

Khususnya, dari segi pelayanan publik juga perhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Apakah sudah cukup atau masih butuh perbaikan. Untuk itu, survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan guna mengetahui pandangan masyarakat.

Menutup acara, Kepala Bagian Umum Andi Muhammad Idil Fitri mengimbau untuk segera melakukan perbaikan dan peningkatan delapan area perubahan yang dimaksud bersama tim reformasi birokrasi Ditjen Hortikultura. 

Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Hortikultura menyatakan komitmen bersama untuk membangun reformasi birokrasi yang lebih baik di tahun ini. 

“Kami akan cermati kekurangan yang ada pada 2020 untuk kami penuhi di tahun 2021. Target kami memenuhi predikat A dengan dukungan tim yang kami miliki,” pungkasnya. [KAL]