Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Hilangkan Pungli di Pelabuhan, Pelindo Bisa Nyontek Cara KAI
Selasa, 15 Juni 2021 13:46 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Polri memberantas pelaku pungutan liar alias pungli di pelabuhan patut diacungi jempol. Namun, jika ingin menghilangkan pungli secara permanen, harus ada cara lain. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan, Pelindo, sebagai operator pelabuhan, meniru cara yang dilakukan PT KAI dalam membereskan stasiun.
Djoko menerangkan, aksi premanisme di pelabuhan sudah berlangsung lama. Tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, namun hampir di semua pelabuhan. "Terutama pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi," ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (15/6).
Menurutnya, pungli tersebut masalah sosial ekonomi. Jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, potensi adanya aksi pungli akan tetap ada.
Untuk mengatasi ini, kata Djoko, pihak operator pelabuhan dapat belajar dari operator kereta api. KAI mampu membenahi stasiun dengan sangat baik.
"Stasiun yang dulu kumuh, sekarang sudah rapi dan menarik. Padahal, kawasan stasiun juga dulunya penuh dengan aksi premanisme," terangnya.
Djoko menerangkan, PT KAI punya terobosan yang sangat baik dan keberanian dalam membenahi stasiun. "Mestinya operator pelabuhan meniru operator KA bagaimana membersihkan aksi premanisme di pelabuhan," sarannya.
Dia menambahkan, jika di sekitar kawasan tersebut masih terdapat kemiskinan, itu bukan tugas dan kewajiban pihak operator pelabuhan untuk mengurisinya. Itu merupakan kewajiban Pemerintah Daerah setempat untuk mengurusnya.
"Tapi harus ada keseimbangan pula. Misalnya, ada keluarga dari masyarakat yang bekerja tidak benar di pelabuhan demi anaknya yang sedang menempuh pendidikan, terutama kuliah, maka operator pelabuhan dapat memberikan bantuan beasiswa. Bantuannya dapat dimabilkan dari CSR," terangnya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya