Dark/Light Mode

Diskusi Di Markas Banteng

Basuki Pastikan Tidak Ada Bahan Impor Dalam Infrastruktur

Jumat, 6 Agustus 2021 17:03 WIB
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (tengah) hadiri diskusi bertajuk Antisipasi Dampak Ekonomi terhadap 8 Juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung yang digelar DPP PDI Perjuangan secara virtual, Jumat (6/8). (Istimewa)
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (tengah) hadiri diskusi bertajuk Antisipasi Dampak Ekonomi terhadap 8 Juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung yang digelar DPP PDI Perjuangan secara virtual, Jumat (6/8). (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar pembangunan infrastruktur mengutamakan produk dalam negeri.

Hal itu dikatakan Basuki dalam webinar ‘Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19’ yang digelar DPP PDI Perjuangan, Jumat (6/8).

Menurutnya, kebijakan pertama yang dilakukan Presiden Jokowi pada tahun 2020 adalah pembangunan infrastruktur harus diutamakan dengan menggunakan produk dalam negeri. Lalu tahun 2021 kebijakannya adalah tidak boleh impor. 

Baca juga : Banteng Ngamuk, Tapi Tak Asal Main Seruduk

“Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR," kata Basuki.

Kebijakan itu, lanjut dia, sudah tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni pada tahun 2017, penggunaan produk dalam negeri di PUPR adalah 84,6 persen, dan pada tahun 2019 adalah 85,9 persen.

"Jadi, sudah hampir semua dalam negeri, dan tahun 2020 diutamakan, dan 2021 ini sudah tidak boleh impor lagi," ujarnya.

Baca juga : Tinjau Sawah Di Bekasi, Mentan Pastikan Stok Beras Aman Sampai Akhir Tahun

Basuki mencontohkan, penggunaan aspal yang kini diupayakan menggunakan aspal Buton. Kemudian baja, besi, semen seluruhnya harus produk dalam negeri.

"Kalau bukan produk dalam negeri harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan atau dipakai yang ada pabriknya di dalam negeri. Di luar negeri saya bongkar, karena perintah presiden dilarang impor,” tegas Basuki.

Selain Basuki, turut hadir Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua OJK, Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri, Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya, Destiawan Soewardjono dan Dirut PT Jaya Konstruksi, Sutopo Kristanto. [MFA] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.