Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan Dari Kemenkeu

Rabu, 15 September 2021 15:10 WIB
Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan Dari Kemenkeu

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih dua penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas laporan keuangannya.

Penghargaan disampaikan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021, yang dselenggarakan secara virtual pada Selasa (14/9).

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

Berita Terkait : Serahkan Jenazah, Wamenkumham Sampaikan Duka Mendalam Buat Keluarga Korban Kebakaran Lapas

Meskipun pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, namun kementerian di bawah pimpinan Yasonna H. Laoly ini terus berupaya agar APBN dapat memenuhi tujuannya dalam pelayanan publik.

Salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemenkumham sendiri mendapatkan penghargaan untuk kategori opini WTP tahun 2020 dan kategori opini WTP minimal 10 kali berturut pada tahun 2011-2020.

Berita Terkait : Menkumham Ingin Bangun Birokrasi Berkelas Dunia

"Ini komitmen kita agar anggaran negara dikelola secara benar, secara profesional dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan," tuturnya.

Selain untuk pelayanan publik dalam bidang Hukum dan HAM, Kemenkumham juga turut mengambil bagian dalam penanganan Covid-19, seperti pelaksanaan vaksin, swab antigen, dan swab PCR bagi pegawai.

Kemenkumham juga telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di tahun 2020 maupun tahun 2021.

Berita Terkait : Kinerja Moncer, Bank DKI Raih Penghargaan Top BUMD Awards 2021

Menurut Andap, penghargaan atas perolehan opini WTP tahun 2020 tidak menjadi garis finis. Kemenkumham akan terus mengelola APBN secara akuntabel dan transparan untuk kepentingan masyarakat.

"Itu (APBN) adalah uang rakyat. Pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Segenap jajaran Kemenkumham melakukan pengelolaan keuangan secara bersih," tegas Andap.
 Selanjutnya