Peringati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, Pemerintah Tingkatkan Kualitas PPID

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia, yang jatuh setiap 28 September, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Acara digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Selasa (28/9).

Acara ini dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan para PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta memahami regulasi mutakhir. Salah satunya adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Narasumber yang hadir pada Bimtek ini antara lain Tenaga Ahli Komisi Informasi Aditya Nuriya bersama Agus W Nugroho, dan Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Titi Susanti. Sambutan dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo diwakili Koordinator Tata Kelola Komunikasi Publik, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen IKP Kemkominfo Mulyani.

Baca juga : Bupati Tangerang Tinjau Sentra Vaksinasi UID-Gajah Tunggal

Dirjen IKP Kemkominfo dalam sambutan yang dibacakan Mulyani mengatakan, implementasi demokrasi yang menyeluruh perlu didukung interaksi yang baik antara Pemerintah dan masyarakatnya. Seberapa baik demokrasi ditentukan dengan tingkat pengetahuan masyarakatnya. Berangkat dari sudut pandang tersebut, Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang sehat untuk meningkatkan kualitas ruang publik dan komunikasi publik.

“Sikap terbuka merupakan langkah awal membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakatnya, dan kepercayaan publik yang tinggi maka level kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah juga akan tinggi,” ujar Mulyani.

Sementara, Aditya Nuriya menjelaskan, komitmen selaku pengelola pelayanan informasi publik harus bisa memberikan yang lebih baik dan lebih optimal. Sehingga momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia bisa menjadi milestone untuk bagaimana pengelolaan informasi publik ke arah yang lebih baik.

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Purnawirawan-Veteran

Agus W Nugroho menjelaskan, badan publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang serta berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan Komisi Informasi. “Terkait dengan perkembangan zaman, perkembangan struktur kelembagaan juga harus mengikuti arus teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik, termasuk bagaimana pengelolaan informasi berbasis elektronik juga kita akomodir di sini. Seperti bagaimana penyampaian kepada teman-teman disabilitas dan lainnya,” tutur Agus.

Pada sesi kedua, Titi Susanti memaparkan materi tentang kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi PPID. Menurut Titi, dalam Peraturan Komisi Informasi 2021, lebih banyak konsep tentang kebersamaan seperti bantuan kedinasan, koordinasi dengan wali data, dan adanya kesempatan bagi disabilitas untuk memperoleh layanan informasi yang menuju pada kesetaraan hak.

“Jika di suatu daerah masih ada yang belum tahu mengenai PPID, maka segeralah manfaatkan peranan Pranata Humas untuk publikasi. Bisa melalui medsos, banner, dan melalui kanal-kanal publikasi lainnya.” jelas Titi. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.