Sabet Penghargaan IIF, Kepemimpinan Sri Mulyani Dipuji Dunia

RM.id  Rakyat Merdeka - Institut Keuangan Internasional (The Institute of International Finance/IIF)) menganugerahi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dengan penghargaan Distinguished Leadership and Service Award atau Penghargaan Kepemimpinan dan Layanan.

Penghargaan diserahkan pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington, D.C. yang dilaksanakan, Senin (11/10). Ini merupakan penghargaan bergengsi dari asosiasi global industri keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara, termasuk Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada Sri Mulyani yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa secara konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan dengan kepemimpinannya. Penganugerahan ini menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan Sri Mulyani sebagai seorang pemimpin dan sebagai figur publik telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi juga dunia.

Baca juga : Tiga Tangan Kanan STY Mulai Poles Skuad Garuda

Dalam pertemuan tahunan IIF yang merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF-World Bank Tahun 2021 ini, Sri Mulyani juga diminta untuk menjadi panelis pada sesi Pembuat Kebijakan Asia (Asia Policymaker session) bertajuk Sustainable Economic Growth and Financial Stability in a Diverging, Decarbonizing, Digitizing, Indebted World.

Pada sesi panel, Sri Mulyani membahas berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Indonesia sejak pandemi, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan Pajak Karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini.

Sejak awal pandemi, kata dia, tujuan utama Pemerintah Indonesia fokus pada upaya melindungi kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan.  Menurut dia, respons pemerintah difokuskan pada tiga aspek, yaitu intervensi kesehatan, perlengkapan keselamatan dan pemulihan, serta agenda reformasi struktural yang berkelanjutan.

Baca juga : Salip Jepang, Vaksinasi RI Ranking 5 Dunia

“Dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemi terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk segera mencapai kekebalan kelompok dengan menargetkan vaksinasi bagi 208 juta penduduk atau 416 juta suntikan vaksin,” ujarnya Sri Mulyani.

Kata Sri Mulyani, pandemi memang merupakan krisis kesehatan, tapi kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mereka yang sumber pencahariannya menurun drastis karena pandemi tetap perlu dibantu agar bertahan hidup.

Untuk itu, pemerintah menyalurkan bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempertahankan kualitas hidup dan daya beli masyarakat. Total alokasi dana PEN tahun 2021 mencapai Rp 744,77 triliun atau sekitar 4,5 persen dari PDB.

Baca juga : Bamsoet: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Diperkuat Dengan PPHN

Sri Mulyani menambahkan, momentum krisis mendorong pemerintah untuk melangsungkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Salah satu bagian penting dari reformasi struktural adalah reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disepakati bersama DPR pada 7 Oktober 2021.

Salah satu aspek yang menjadi terobosan baru dalam UU HPP ini dan mendapatkan perhatian internasional adalah pengenalan Pajak Karbon. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.