Dark/Light Mode

Paling Cepat Dan Tepat Sasaran

Penyaluran Bantuan Tunai PKL Dan Warung Di NTB Dipuji Airlangga

Kamis, 14 Oktober 2021 21:08 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran bantuan BT-PKLW ke PKL dan pemilik warung, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (14/10). (Foto: Kemenko Perekonomian)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran bantuan BT-PKLW ke PKL dan pemilik warung, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (14/10). (Foto: Kemenko Perekonomian)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya setelah diterapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apalagi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), omzet mereka menurun drastis sejak adanya PPKM. 
 
Pemerintah merespons kondisi ini dengan mencetuskan Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), yang termasuk dalam Klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini berupa penyaluran bantuan uang tunai ke pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung melalui personel TNI dan Polri. Diharapkan bantuan ini akan dapat membantu mereka bangkit kembali setelah sekian lama terdampak PPKM. 
 
Presiden Jokowi telah meluncurkan Program BTPKL-W secara resmi di Yogyakarta pada 9 Oktober 2021 dengan didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. 
 
Meneruskan kegiatan di Yogyakarta tersebut, Kamis (14/10), Airlangga menyalurkan bantuan BT-PKLW ke beberapa perwakilan PKL dan pemilik warung yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang diadakan di Taman Sangkareang tersebut dihadiri sekitar 70 PKL/PW yang telah didata Polresta Mataram dan Kodim 1606/Mataram. 
 
“Per hari ini, jumlah bantuan yang telah tersalurkan di seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 240 ribu atau 24 persen dari total target penyaluran. Mekanismenya selama ini yaitu petugas Polri dan TNI akan terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan pemilik yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi itu akan menerima undangan pengambilan bantuan di Kantor Polres atau Kodim setempat,” jelas Airlangga. 
 
Airlangga juga menyaksikan simulasi pendataan BT-PKLW oleh personel TNI/Polri dan menyalurkan langsung ke 5 perwakilan penerima secara simbolis. Airlangga kemudian berkeliling menyapa para PKL dan pemilik warung yang tempat berdagangnya berada di sekitar taman tersebut, dan diakhiri dengan melakukan dialog dengan beberapa orang di antaranya. Ia menanyakan jenis usaha mereka, dan apa saja kebutuhannya yang akan dibantu terpenuhi dengan bantuan tersebut.

Berita Terkait : Kunker Ke NTB, Airlangga Semangati Penerima Kartu Prakerja

“Saya mengapresiasi dan berharap penyaluran bantuan BT-PKLW, terutama di NTB ini, dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat membantu para PKL dan pemilik warung untuk menjaga usahanya yang terdampak penerapan PPKM. Di sini, 100 persen sudah disalurkan dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Kegiatan ini sudah dicek Presiden, cepat sekali, dan tepat sasaran,” ungkap Airlangga. 
 
Sasaran penerima sampai akhir 2021 sebanyak 1 juta orang PKL dan pemilik yang disalurkan melalui TNI (500 ribu) dan Polri (500 ribu). Besaran manfaat yang didapatkan sebesar Rp 1,2 juta yang dibayarkan sekali untuk setiap PKL dan pemilik warung. Kriteria untuk PKL dan pemilik warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam daftar penerima/calon penerima BPUM. Lokasi usahanya juga harus berada di kabupaten/kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021 serta memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni WNI, memiliki e-KTP, dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD. [USU]