PR Besar Menyejahterakan Petani

Indonesia adalah negara subur dan makmur, gemah ripah loh jinawi (makmur rakyatnya, subur tanahnya). Tongkat ditanam tumbuh jadi pohon, kayu dan batu pun menjadi tanaman. Konsep-Konsep tentang Indonesia agraris sudah diterapkan sejak usia dini. Sejak zaman Orde Baru, terutama, dalam buku-buku pelajaran sekolah dasar, hampir selalu menampilkan ilustrasi sapi sedang membajak sawah, petani sedang berkebun, petani sedang panen, desaku permai dan sebagainya.

Bahkan, ketika anak-anak sekolah dasar tersebut diberi tugas untuk menggambar, mayoritas dari mereka menggambar pemandangan, gunung, sawah, matahari terbit, dan pohon. Alasan mereka menggambar hal tersebut bukan berarti menggambar mobil, kereta, pesawat, lebih sulit. Tapi inilah indoktrinasi memori kolektif yang diwariskan kepada mereka bahwa Indonesia adalah negara agraris.

Disebut negara agraris karena Indonesia merupakan negara yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sebagaimana yang tercatat dalam publikasi keadaan pekerja di Indonesia Februari 2022 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani mencapai 9.749.093 jiwa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agraris memiliki tiga pengertian yaitu pertanian atau tanah pertanian, pertanian atau cara hidup bertani, dan bersifat pertanian.

Dari data BPS diketahui bahwa Indonesia memiliki luas darat 1.916.862,20 kilometer persegi dengan jumlah pulau 16.056 yang dihuni oleh sekitar 266.927.712 jiwa penduduk (peringkat ke-4 dunia) dengan rasio 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan. Dengan areal hutan yang dimiliki Indonesia seluas 93,9 juta hektare (50,04 persen) dan areal yang tidak berhutan seluas 93,8 juta hektere (49,96 persen).

Baca juga : Polda Metro Jaya Tambah 70 Titik Kamera Tilang Elektronik

Berdasarkan statistik pertanian (agricultural statistics) 2021 Kementerian Pertanian, persentase luas penggunaan lahan di Indonesia tahun 2019 meliputi sawah 7.463.948 hektare (20,3 persen) ladang huma 5.188.658 haktare (14,1 persen), lahan tegal atau kebun 12.395.092 haketre (33,7 persen), dan lahan yang sementara tidak diusahakan 11.771.388 hektare (32 persen). Total luas lahan pertanian per tahun 2019 adalah 36,8 juta hektare.

Berdasarkan data persentase itu, maka dapat diyakini bahwa Indonesia merupakan negara agraris, yang sektor pangan sebagai penopang ekonomi negara. Itu artinya, petani adalah tulang punggung ekonomi nasional yang sebenarnya. Lantas apakah nasib petani sebagai tulang punggung ekonomi negara sudah sejahtera? Apa upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani?

Kalau kita lihat, tujuan dari pembangunan pertanian di Tanah Air yang telah ditetapkan Pemerintah meliputi tiga hal. Yaitu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor.

Di sini, saya akan lebih menyoroti poin dua yaitu perihal peningkatan kesejahteraan petani. Perihal kesejahteraan, sampai saat ini, masih begitu banyak petani di Indonesia yang jauh dari kata sejahtera. BPS mencatat sebanyak 49,41 persen rumah tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Apalagi dilihat dari RT miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan. Menurut Ruauw (2010), mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan salah satu caranya adalah dengan bertani.

Baca juga : Ini PR Besar Pelatih Anyar Persik Di Pentas Liga 1

Sebagai negara yang yang memiliki lahan relatif luas dengan wilayah pertanian yang menjanjikan, seharusnya masyarakat desa yang tinggal di pedesaan hidup dengan makmur dan sejahtera. Tetapi pada kenyataannya tidaklah begitu. Karena sebagian masyarakat yang bermukim di pedesaan khususnya para petani atau buruh tani, masih banyak yang miskin. Saragih (2017) mengatakan, bahwa petani selalu identik dengan kemiskinan. Todaro dan Smith (2011) juga membuat generalisasi valid tentang kemiskinan, bahwa sebagian besar orang miskin hidup di daerah pedesaan, dan aktivitas mereka berada pada sektor pertanian. Dua pertiga orang miskin menjalani kehidupan dari pertanian subsisten, baik sebagai petani kecil maupun buruh tani yang berupah kecil.

Kesejahteraan tergambar dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya daya beli. Habibullah (2020) menerangkan beberapa faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia, terutama kemiskinan pedesaan yaitu berhubungan dengan indikator kesejahteraan petani, yaitu nilai tukar petani (NTP), upah yang diterima buruh tani, inflasi dan pendapatan perkapita. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase (BPS, 2019).

Maka dari itu, menyejahterakan petani menjadi PR besar bagi Pemerintah. Sebab, petani merupakan tulang punggung yang menopang ekonomi negara. Ketahanan pangan, kebutuhan pangan masyarakat, dan krisis atau tidaknya pangan di Indonesia itu ditentukan oleh para petani. Maka dari itu petani sejahtera bangsa dan negara juga akan sejahtera.■

Fahri Faturohman, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis)

Baca juga : Lestari Minta Aturan Pelaksana UU TPKS Segera Dibikin

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.