Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) tidak tergesa-gesa dalam melakukan penulisan ulang sejarah, yang saat ini menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sikap FKMPS ini merespons rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menargetkan penulisan ulang sejarah Indonesia rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia.
Tokoh FKMPS Yuddy Chrisnandy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang sedang berupaya menulis kembali sejarah yang belum lengkap atau yang belum tertulis. Namun, FKMPS meminta agar dalam penulisan ulang sejarah ini dapat melibatkan berbagai macam pihak mengingat penulisan ulang ini adalah resmi official berasal dari Pemerintah. Sehingga tidak boleh dilakukan secara eksklusif, tapi betul-betul inklusif dengan melibatkan banyak pihak.
"Karena sejarah itu harus ditulis secara benar, otentik, berintegritas, yang bisa diterima kebenarannya oleh berbagai pihak," ucap Yuddy, di Balimuda Center, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Yuddy meminta Kemenbud tidak memaksakan target penulisan ulang sejarah Indonesia bakal rampung Agustus nanti. Menurutnya, tidak perlu ada batas waktu. Sebab, suatu penulisan sejarah apalagi yang resmi dilakukan Pemerintah, berarti merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.
Baca juga : KPK Sudah Tetapkan Tersangka
Kata Yuddy, sepatutnya dilakukan secara teliti, cermat, lebih mendalam, dan objektif didasarkan atas kaidah-kaidah kebenaran dan kejujuran, tanpa pretensi dari penulisnya. Dia tidak ingin, penulisan sejarah ulang yang diberi deadline, malah memicu kontroversi.
"Kami meminta Pemerintah tidak menetapkan batas waktu sebagaimana yang disampaikan. Mengingat sejarah ini harus ditulis seobjektif mungkin, melibatkan sumber pelaku sejarah atau yang memiliki dokumentasi sejarah, yang memiliki bukti-bukti sejarah secara lebih lengkap agar hasil penulisannya tidak menimbulkan kontroversi," wanti-wantinya.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini meminta Kemenbud membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam proses penulisan sejarah ini. Apalagi penulisan ulang ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau menggunakan APBN berarti ini uang dari seluruh rakyat Indonesia yang membiayai penulisan sejarah ini. Wajar kalau seluruh rakyat Indonesia yang peduli pada sejarah untuk ikut terlibat dan dilibatkan dalam proses ini," tambahnya.
Baca juga : DPR Turunkan Tim Supervisi
Hal senada dilontarkan pendiri FKMPS Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno. Dia meminta Pemerintah tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan ulang ini. Penulisan sejarah memerlukan pendekatan yang hati-hati, jujur, dan komprehensif. Proses yang terburu-buru, sangat berisiko menghasilkan distorsi baru dan bahkan memicu perpecahan.
“Sejarah tidak boleh ditulis dengan tergesa-gesa harus ditulis dengan integritas, disusun oleh mereka yang memahami makna bangsa, dan mampu melihat dengan mata hati serta kebijaksanaan,” kata Tedjo.
FKMPS menegaskan penulisan ulang sejarah harus dilengkapi dengan tim yang terpercaya dan objektif. Serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, terutama para peneliti dan tokoh dari berbagai kalangan yang memiliki kredibilitas akademik dan komitmen kebangsaan. "Jangan sampai semangat meluruskan sejarah justru melahirkan distorsibaru yang lebih berbahaya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang sejarah nasional ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Fadli menyebut, Pemerintah bakal segera melakukan uji publik terkait penulisan ulang sejarah. Nantinya, pihaknya bakal melibatkan sejumlah perguruan tinggi hingga para ahli sejarah.
Baca juga : DPR Turunkan Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
"Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis ya bulan Juli ini," katanya.
Fadli menjelaskan, uji publik tersebut dilakukan guna melihat respons hasil riset dalam proyek penulisan ulang sejarah tersebut. Selain itu, uji publik juga bertujuan melengkapi data-data yang dibutuhkan apabila sejumlah perguruan tinggi maupun para ahli memberi masukan.
Seusai uji publik tersebut, pihaknya bakal merilis hasil akhir proyek penulisan ulang sejarah. Fadli menargetkan penulisan ulang sejarah ini rampung pada Agustus 2025, bertepatan momen HUT ke-80 Republik Indonesia.
"Kita ingin ada satu yang menjadi satu tonggak (sejarah). Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka dan baru ada lagi yang namanya Direktorat Sejarah," kata Fadli.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
