DPR Turunkan Tim Supervisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dijalankan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Langkah ini diambil guna memastikanproyek tersebut berjalan transparan dan tidak menimbulkan polemik baru.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pembentukan tim ini merupakan hasil konsultasi dengan Ketua DPR serta diskusi bersama pimpinan DPR lainnya. “DPR akan membentuk dan menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR,” ujar Dasco dalam keterangan persnya, Minggu (6/7/2025).

Ia menjelaskan, tim tersebut akan melibatkan anggota dari Komisi III (bidang hukum) dan Komisi X (bidang pendidikan dan kebudayaan). Tim akan bekerja secara profesional untuk memastikan akurasi dan integritas penulisan sejarah.

Baca juga : Mardani Dorong PKS Jadi Partai Policy Entrepreneur

“Tim terdiri dari Komisi III dan Komisi X DPR untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” tambahnya.

Dia berharap dengan supervisi ini penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud tidak lagi menjadi polemik. Sebab, hal-hal yang menjadi kontroversi akan menjadi perhatian khusus bagi tim tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mendorong adanya transparansi dalam penulisan ulang sejarah Indonesia, yang tengah dilaksanakan Kemenbud. Dia menyebutkan, hingga kini tidak pernah ada kejelasan di ruang publik mengenai siapa saja 113 orang sejarawan yang disebut-sebut menjadi penulis dalam proyek besar tersebut.

Baca juga : Basarnas Temukan KMP Tunu Di Kedalaman 40-60 Meter

“Sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa 113 orang itu, hanya editor umumnya saja yang kita ketahui. Bahkan juga ada kabar, asisten yang mengerjakan,” katanya.

Menurut Bonnie, bila benar yang ditugaskan adalah para sejarawan dengan reputasi baik, maka mereka sendirilah yang seharusnya menulis, bukan menyerahkannya kepada asisten. “Sehingga tanggung jawab intelektualnya, akademisnya, bahkan bobotnya bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Sejak awal proyek penulisan ini dirancang pemerintah, dirinya bersama anggota Komisi X lainnya telah mendorong dilaksanakannya uji publik dan sosialisasi sedini mungkin, guna mencegah polemik. Diharapkan, penulisan ulang sejarah Indonesia ini benar-benar dilakukan secara akuntabel, dengan melibatkan para pihak yang memang kompeten dan diketahui publik.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.