Mengapa Tindakan YouTuber ResMob Menjadi Begitu Berbahaya?

Minggu ini ruang publik kembali gaduh. Seorang streamer YouTube—yang belakangan dikenal dengan nama ResMob—melakukan tindakan yang tidak hanya memancing kemarahan, tetapi juga membuka luka lama dalam kehidupan sosial kita: soal otoritas, batas kebebasan, dan rapuhnya kesadaran sosial di era digital. 

Beruntung, aparat kepolisian bergerak cepat. Langkah ini patut diapresiasi. Sebab jika negara terlambat hadir, apa yang tampak sebagai “konten” bisa dengan mudah berubah menjadi konflik sosial yang nyata dan meluas.

Namun, berhenti pada apresiasi saja tidak cukup. Kita perlu bertanya lebih dalam: mengapa tindakan semacam ini bisa muncul, mendapat perhatian, bahkan menemukan audiensnya? 

Di sinilah analisis sosiologis menjadi penting.

Dalam perspektif strukturalisme, masyarakat sejatinya bekerja melalui kesadaran posisi. Harmoni sosial bukan lahir dari keseragaman, melainkan dari pemahaman bahwa setiap individu menempati peran tertentu dalam struktur sosial—ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang berada di tengah, dan ada yang di pinggir. Kesadaran akan posisi inilah yang menjaga keteraturan. Seorang pemimpin bertindak sebagai pemimpin karena ia sadar tanggung jawabnya. Mereka yang berada di bawah pun menerima kepemimpinan karena ada legitimasi sosial yang dipahami bersama.

Baca juga : Mendagri Ungkap Peluang Indonesia Menjadi Negara Maju

Masalah muncul ketika kesadaran struktural itu retak. Ketika anomali hadir—entah karena hegemoni yang berlebihan, sistem yang tertutup, atau tersumbatnya mobilitas sosial—ketegangan pun tak terelakkan. Dalam kondisi semacam itu, individu atau kelompok mulai mencari cara lain untuk mendapatkan pengakuan.

Di era media sosial, struktur sosial tidak lagi tunggal. Kita hidup dalam dua dunia sekaligus: dunia nyata dan dunia maya. Di dunia nyata, legitimasi kuasa diperoleh melalui mekanisme yang relatif jelas—pemilihan, proses organisasi, aturan hukum. Sementara di dunia maya, logikanya berbeda. Validasi tidak lagi datang dari proses, melainkan dari angka: views, likes, dan followers.

Para pemburu rente validasi med-sos inilah yang kemudian ramai-ramai mencari algoritma popularitas. Sedaya upaya, mereka mencari celah yang sudah demikian becek dan kompetitif. Seperti diakui pelaku sendiri, ternyata salah satunya adalah membahas sesuatu yang kemudian berpotensi mengundang kontroversi. 

Kaidahnya: Semakin kontrovesial seseorang, maka akan semakin dikenal dia di dunia maya.

Di sinilah ilusi itu bekerja. Banyak orang mengira bahwa jumlah pengikut yang besar otomatis berarti kepemimpinan sosial. Seolah-olah popularitas digital adalah mandat moral. Padahal, yang terjadi sering kali justru sebaliknya: media sosial menciptakan ruang di mana otoritas bisa diproduksi tanpa tanggung jawab, dan pengaruh bisa tumbuh tanpa kedewasaan.

Baca juga : Mendagri Minta Karang Taruna Jadi Motor Perubahan

Livestreaming menjadi salah satu medium paling efektif dalam ekosistem ini. Ia menghadirkan ilusi keintiman: seolah-olah sang streamer sedang berbincang akrab dengan publik. Dalam relasi semu ini, batas antara opini, provokasi, dan penghinaan menjadi kabur. Demi perhatian dan cuan, sebagian orang tergoda melangkah lebih jauh—menyentuh isu sensitif, memainkan emosi kolektif, bahkan menyinggung SARA.

Padahal, dalam konteks Indonesia yang majemuk, penghinaan berbasis SARA bukan sekadar pelanggaran etika; ia adalah ancaman sosial. Secara hukum, negara memang telah mengaturnya. Namun secara sosiologis, dampaknya jauh lebih dalam. Ia merusak kepercayaan, memperlebar jurang identitas, dan memicu logika “kami versus mereka”. 

Media sosial, dengan jangkauan luas dan kecepatan viralnya, memperbesar risiko itu berkali-kali lipat. Maka sebuah hinaan, jika disemburkan di ruang tersebut, bukan lagi merupakan ujaran. Ia telah menjadi senjata tajam dan pernyataan perang terbuka dengan eskalasi yang tidak pernah bisa diperkirakan.

Selain itu, fenomena ini juga menyingkap masalah yang lebih struktural: melemahnya modal sosial kita. Ketika kepercayaan, norma, dan ikatan sosial kian rapuh, ruang publik kehilangan penyangganya. Dalam kevakuman itulah sensasi menjadi mata uang baru. Penghinaan, kontroversi, dan provokasi berubah menjadi strategi untuk “diakui”.

Pelemahan modal sosial juga, jika tidak segera ditanggapi secara serius, bukan hanya tengah merendam bara dalam sebuah tong penuh bensin. Lebih jauh, juga tengah merobohkan penyangga tiang-tiang peradaban komunitas dengan martil kebencian yang besar. 

Baca juga : Mungkinkah Indonesia Menjadi Kiblat Peradaban Dunia Islam (2)

Maka, persoalan ResMob bukan semata soal individu yang kebablasan. Ia adalah cermin dari kondisi sosial yang memungkinkan—bahkan mendorong—perilaku semacam itu tumbuh. Maka dari itu, negara perlu hadir dengan hukum yang tegas, tetapi masyarakat juga perlu merefleksikan ulang cara kita memberi panggung, memberi perhatian, dan memberi legitimasi.

Sebab, ketika popularitas disamakan dengan kebenaran, dan kebisingan dianggap sebagai kepemimpinan, maka yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya etika digital, melainkan ketahanan sosial kita sendiri.

Beruntung hari ini, polisi bergerak lebih sigap dan cepat. Mungkin mereka sudah membaca potensi apa yang akan meledak jika tidak segera ditindak. Jika terlambat dan publik kemudian berjalan dengan sikap yang sama-sama mengandung kebencian, entah akan jadi seperti apa kehancuran bangsa ini. [*]

Dr. Tantan Hermansah
Anggota Dewan Tafkir PP Persatuan Islam (Persis) & Dosen Ilmu Sosiologi Perkotaan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.