Dark/Light Mode

Tujuh Menterinya Boikot Rapat, Tamparan Bagi PM Thailand Prayuth

Selasa, 8 Februari 2022 18:05 WIB
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. (Foto Thai Gov)
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. (Foto Thai Gov)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat kabinet Thailand yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha diboikot tujuh menterinya, Selasa (8/2).  Aksi tersebut menjadi tanda, ada konflik di tubuh koalisi 18 partai pimpinan mantan kepala staf Angkatan Darat Thailand itu.

Ketidakhadiran para menteri dari Partai Bhumjaithai, anggota koalisi terbesar kedua, menjadi insiden kedua yang menjadi tamparan bagi Prayuth. Bulan lalu partai Prayuth, Palang Pracharat, terpaksa mengusir sebuah faksi yang menguasai 21 kursi parlemen karena dianggap telah menyulut perpecahan.

Boikot tersebut dilakukan sebagai protes atas rencana Pemerintah memperpanjang konsesi BTS Group Holdings untuk mengoperasikan kereta layang Green Line di Bangkok. Rencana itu dinilai sejumlah menteri akan menaikkan tarif jasa angkutan tersebut.

Baca juga : Menteri ATR Pastikan Pembayaran Ganti rugi Jalan Tol Yogyakarta

Perpanjangan konsesi itu didukung sebuah partai lain dalam koalisi Prayuth. Belum jelas apa dampak dari ketidakhadiran para menteri itu terhadap jalannya pemerintahan.

Prayuth menolak berbicara kepada awak media usia rapat kabinet tersebut. Namun, penentangan terang-terangan terhadap Prayuth menggarisbawahi kekacauan dalam tubuh koalisi menjelang 12 bulan terakhir pemerintahan mereka, kata peneliti politik Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich.

"Tawar menawar kekuasaan menjadi lebih terbuka di antara faksi-faksi, masing-masing ingin menaikkan taruhannya saat pemilu semakin dekat," kata Titipol.

Baca juga : Teroris Papua Tak Layak Lagi Dianggap Saudara

Pemerintah juga bersusah payah memobilisasi anggota parlemen untuk mengesahkan legislasi. Sidang DPR pada tahun ini telah dibatalkan empat kali karena kuorum tidak terpenuhi. Dibandingkan pada 2021, sidang batal delapan kali. Sementara pada 2020, dibatalkan sekali.

Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan, kabinet memutuskan akan mengembalikan proposal kereta layang ke Menteri Dalam negeri untuk dikonsultasikan dengan badan-badan lain yang menentangnya.

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.