Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida akhirnya memecat ajudannya yang bernama Masayoshi Arai (55), karena nyinyir soal LGBT.
Sekretaris Eksekutif yang ditunjuk Kishida pada Oktober 2021 itu mengatakan, dia tak ingin bertetangga atau sekadar melihat pasangan sesama jenis.
Dia bilang, mengizinkan pernikahan gay di Jepang akan mengakibatkan banyak orang meninggalkan negara tersebut.
"Pernyataan itu keterlaluan. Sama sekali tak sesuai dengan kebijakan pemerintah," kata Kishida seperti dikutip BBC, Sabtu (4/1).
Baca juga : Ulama NTB: PKB Kendaraan Politik Nahdliyin Yang Dilahirkan NU
"Kami menghargai keragaman, dan ingin mewujudkan masyarakat yang inklusif," imbuhnya.
Arai disebut telah meminta maaf atas pernyataannya. Dia mengaku ucapannya tak pantas, dan tidak mencerminkan pandangan perdana menteri.
Pemecatan Arai memberi pukulan tersendiri bagi pemerintahan Kishida, menyusul anjloknya peringkat persetujuan, setelah beberapa menterinya mengundurkan diri karena berbagai skandal dalam beberapa bulan terakhir.
Jepang adalah negara yang tatanan nilainya masih terikat oleh peran gender tradisional dan nilai-nilai keluarga. Serta menjadi satu-satunya negara G7, yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis.
Baca juga : Prabowo: Jangan Ada Yang Pisahkan Gerindra Dengan PKB
Namun, jajak pendapat terbaru menunjukkan, sebagian besar warga Jepang mendukung pernikahan gay.
Jumlah pasangan sesama jenis Jepang yang mengajukan tuntutan hukum, karena pernikahan sesama jenis disebut melanggar konstitusi negara, dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, Kishida memaparkan pandangannya, tentang pernikahan sesama jenis di parlemen.
"Hal itu perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Karena dampaknya yang potensial terhadap struktur keluarga tradisional," tutur Kishida kala itu. ■
Baca juga : SDM Berperan Penting Dalam Wujudkan Tujuan Pemerintahan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya