Indonesia Calonkan Diri Sebagai Anggota Dewan HAM PBB

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2024-2026, dengan mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity. Juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030.

“Saya meminta dukungan dari semua negara, terhadap pencalonan tersebut,” kata Retno dalam Sidang ke-52 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (27/2).

Dalam pernyataan nasional di pertemuan yang memperingati 75 tahun Deklarasi Universal HAM, Retno menegaskan, Deklarasi Universal HAM bertujuan menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan juga inklusif.

Namun saat ini, dunia tengah mengalami situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Jutaan orang masih belum terpenuhi hak dasarnya.

Baca juga : Menlu RI: Kita Jaga Dewan HAM PBB Dari Politisasi

“Pertanyaannya, apakah kita akan tinggal diam, atau bekerja bersama dengan lebih baik lagi? Saya tegaskan bahwa momentum peringatan 75 tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM,” ujar Retno.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin dunia untuk saat ini.

Pertama, aksi nyata untuk kemanusiaan. Penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas. Karena itu, kita harus menghentikan perang dan konflik.

Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina.

Baca juga : Presuniv Angkat Prof Ki-Chan Kim Sebagai International Chancellor

"Secara khusus saya sampaikan, kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Insiden di Huwara baru-baru ini menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk," tutur Retno.

"Saya juga sampaikan komitmen Indonesia, untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan," imbuhnya. 

Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Retno bilang, pencegahan merupakan aspek penting dalam perlindungan HAM. Selain itu, kita juga perlu mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu.

"Tahun ini, saya sampaikan di dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu. Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu," ucap Retno.

Baca juga : Frisian Flag Indonesia Dorong Pentingnya Gizi Seimbang dan Aktif Bergerak

Ketiga, memperkuat arsitektur HAM. Retno bilang, Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini. Untuk itu, imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM.

Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik.

"Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM ASEAN," pungkasnya. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.