Dark/Light Mode

Wawancara Eksklusif Dengan Dubes Sudan Untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali

Indonesia Akan Masuk 10 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia

Sabtu, 13 Mei 2023 08:00 WIB
Duta Besar (Dubes) Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali. (Foto: Patra Rizky Syahputra/RM).
Duta Besar (Dubes) Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali. (Foto: Patra Rizky Syahputra/RM).

 Sebelumnya 

    Terkait peningkatan kerja sama bilateral,  Dubes lulusan Jawaharlal Nehru University, India itu, memuji Indonesia sebagai salah satu dari 20 besar kekuatan ekonomi dunia. Dia juga yakin, dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan masuk jadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia. "Kalau ada kerja sama yang nyata, kita bisa membangun Sudan, begitu juga dengan Sudan Selatan," ujarnya.
    Menurutnya, kerja sama itu tidak harus dengan mengikuti visi Barat. Sebagai negara dengan ekonomi 20 besar dunia, ditambah dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa jadi negara yang independen. "Bukan hanya karena sesama Muslim, meski hal itu tidak bisa diabaikan sebagai ikatan yang menyatukan kita," ujarnya.
    Sambil menikmati cemilan khas Nusantara, getuk, Dubes Ali bercerita awal mula konflik militer dengan RSF meletus. Dia bilang, RSF didirikan pada 2017, berdasarkan Undang-Undang yang disetujui Parlemen Sudan. RSF menjadi pasukan reguler yang tunduk kepada komando Panglima Angkatan Bersenjata. 
    Misinya, memberikan dukungan kepada angkatan bersenjata dalam menghadapi kelompok bersenjata di luar negara bagian di wilayah Darfur. "Selain itu juga dalam memerangi gerombolan penyelundup manusia, dan berpartisipasi dalam perlindungan perbatasan," katanya.
    Pasca revolusi Desember 2018, Panglima RSF, Muhammad Hamdan Daglo alias Hemedti terpilih menjadi anggota Dewan Militer Peralihan (TMC). Lembaga itu dibentuk pada April 2019. 
Hemedti lalu jadi Wakil Presiden Dewan Kedaulatan Peralihan, setelah pembentukannya pada Agustus 2019. Selama empat tahun terakhir, jumlah pasukannya berlipat ganda. Dari 21 ribu menjadi lebih dari 100 ribu. Dengan persenjataan dan kemampuan tempur yang tinggi. 
    Selanjutnya, sesuai visi komando angkatan darat, berdasarkan kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani Desember 2022 antara komponen militer dan sejumlah kelompok politik, yakni membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan transisi sipil. Itu untuk membangun kesatuan tentara nasional, dengan menggabungkan RSF dalam waktu dua tahun, sesuai program reformasi, keamanan dan militer.
    Namun, pimpinan RSF percaya bahwa dukungan mereka membutuhkan waktu 10 tahun, dengan RSF akan sepenuhnya independen dari angkatan bersenjata. Tapi, itu dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer. Pasalnya, dengan kekuatan besar, RSF akan menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional.
    Selanjutnya, pimpinan RSF memobilisasi hampir 50 ribu pasukannya di Ibu Kota Khartoum, dengan formasi tempur. Selain itu juga memobilisasi pasukannya di sejumlah kota lain, dengan cara yang provokatif dan tidak bisa dibenarkan.
    "Karena semua proses politik mengharuskan semua pasukan militer kembali ke barak, segera setelah pemerintahan sipil transisi didirikan," terangnya.
    Setelah berbagai eskalasi, dan upaya pembicaraan yang gagal, RSF kemudian menyerang Istana Kepresidenan. Kata dia, RSF yakin akan berhasil rencana mengendalikan Pemerintah secara paksa. Pasukan Pengawal Presiden jadi yang pertama menghadapi RSF dalam konfrontasi. 
    Akibatnya, ratusan orang mengungsi. Tak kurang dari 500 orang tewas, termasuk warga sipil. "Ada 35 pasukan yang gugur sebagai martir dalam serangan itu," ungkapnya.
    Pasca serangan itu, militer bergerak cepat. RSF lalu dibubarkan dan dinyatakan sebagai pemberontak. Beberapa unitnya kemudian diputuskan digabungkan menjadi Pasukan Penjaga Perbatasan. Pemerintah Sudan juga masih membuka bagi elemen dan anggota pasukan pemberontak untuk meletakkan senjata mereka dan berintegrasi ke dalam militer Sudan.
    Ali menambahkan, militer Sudan merupakan institusi nasional tertua di negara itu. Usianya hampir 100 tahun. Militer dianggap sebagai perwujudan semua pilar persatuan nasional di negara. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.