Menlu Tegaskan 3 Prioritas Dalam Kemitraan Strategis Dengan AS, Ini Rinciannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, Indonesia menetapkan tiga prioritas dalam kemitraan strategis komprehensif dengan Amerika Serikat (AS). Status hubungan bilateral tertinggi ini resmi mengikat Indonesia-AS sejak November 2023.

Berikut rincian tiga prioritas yang disampaikan Retno dalam acara Forum Bisnis Indonesia-AS bertema Elevating Indonesia-US Economic Relations Under THE CSP di Washington DC, Senin (26/8/2024):

1. Memastikan rantai pasok global yang tangguh

Rantai pasok global yang tangguh tidak didominasi atau terlalu bergantung pada negara-negara tertentu. Sebagai produsen nikel terbesar dunia, Indonesia dapat menjadi partner terpercaya bagi AS dalam pengadaan mineral kriris yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Indonesia melihat Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) sebagai kesempatan besar untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang mineral kritis. Termasuk, dalam industri nikel.

Baca juga : Kominfo Ajukan Harmonisasi Aturan Perlindungan Anak Di Ranah Digital

“Perjanjian Mineral Kritis (CMA) dengan AS adalah hal yang sangat penting. Harus segera direalisasikan. Karena kita ingin dapat memenuhi permintaan baterai kendaraan listrik di AS untuk jangka panjang,” kata Retno.

“Perjanjian ini juga dapat meningkatkan rantai pasok kedua negara, dan mendukung transisi energi hijau di negara masing-masing,” imbuhnya.

2. Mempromosikan pertumbuhan hijau

Retno menyebut, upaya untuk mempercepat transisi energi membutuhkan investasi yang sangat besar. Indonesia diperkirakan membutuhkan dana 25-30 miliar dolar AS (Rp 386,24 triliun hingga Rp 463,49 triliun) untuk transisi energi dalam enam tahun ke depan.

“Kami berharap, AS dapat senantiasa menjadi partner bagi Indonesia, untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau. Serta menginvestasikan dana untuk perkembangan teknologi hijau yang terjangkau di Indonesia. Termasuk, melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP),” papar Retno.

Baca juga : Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia

Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah skema pendanaan global yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang, agar dapat segera meninggalkan energi fosil dan beralih ke teknologi rendah karbon.

Skema ini diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima skema ini. Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan JETP sebesar 20 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 300 triliun.

Skema JETP memungkinkan kolaborasi antar pemilik sumber daya alam, teknologi, dan investasi. Agar tercipta transisi energi yang adil.

3. Harus Mengedepankan Prinsip Inklusif

Saling memahami budaya dan kapasitas masing-masing adalah kunci dalam melakukan kegiatan bisnis. Pendekatan preskriptif hanya akan menghambat upaya untuk meningkatkan kerja sama.

Baca juga : Wamenlu Beberkan Peran Strategis Afrika Bagi RI Di Tengah Tingginya Tensi Global

“Indonesia membuka pintu untuk berkolaborasi dengan negara mana pun. Menyadari potensi ekonomi yang kami miliki, hubungan bisnis AS-Indonesia harus memprioritaskan paradigma win win," tandas Retno.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.