Menkum Supratman: Tidak Akan Ada Istilah Orang Dekat Menteri

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan, pihaknya akan menerapkan sistem merit secara konsisten, untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh seluruh jajaran. Kemampuan pemangku jabatan akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

"Saya tekankan, tidak akan ada istilah orang dekat Menteri. Seluruh pegawai di Kemenkum tidak perlu lagi takut kompetensinya tidak terlihat. Semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja,” tegas Supratman saat melantik Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkum di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Selain sistem merit, Supratman beserta jajaran juga menyepakati Pembentukan beberapa sistem lainnya. Semisal tour of duty, yang memungkinkan seluruh jajaran Kemenkum ditugaskan di seluruh pelosok Tanah Air. Sehingga, bisa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui masalah dan melayani masyarakat.

Baca juga : Mentan Tegaskan Industri Pengolahan Wajib Serap Susu Hasil Peternak Lokal

“Kami sudah sepakat untuk membangun sistem rolling, agar seluruh jajaran di Kemenkum dapat mengetahui berbagai kondisi di segala medan. Serta dapat menyerap aspirasi publik terkait pelayanan,” kata Supratman.

Menkum juga meminta pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkum, untuk mengontrol proses kerja yang dilakukan. Dengan menerapkan sistem laporan bulanan yang berisi evaluasi dan monitoring pekerjaan.

“Saya juga meminta kepada seluruh para pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan laporan setiap bulan kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal sebagai bentuk pertanggung jawaban dan keterbukaan kepada publik," papar pria asal Sulawesi ini.

Baca juga : Menertibkan Muatan Lebih Menunggu Ketegasan Presiden

Di akhir sambutannya, Supratman meminta sistem ini bisa segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran, sehingga Kementerian Hukum dapat menjadi sebuah lembaga yang transparan.

“Kementerian Hukum adalah organisasi yang besar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap, Kementerian Hukum dapat menjadi lembaga yang transparan dan diakses oleh publik," tutur Supratman.

Sistem Kerja Transparan

Pada kesempatan yang sama, Supratman meminta seluruh pimpinan tinggi (pimti) di lingkungan Kemenkum untuk berkolaborasi dan membangun sistem kerja yang transparan. 

Baca juga : Survei Sun Life: Diabetes Tipe 2 Berdampak Pada Finansial Dan Mental Penderita

Menurutnya, perubahan dan transformasi yang terjadi di Kementerian Hukum adalah momentum untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Saya menekankan kepada Saudara, untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi, karena itu kunci sukses kerja kita. Saya juga minta kepada seluruh jajaran, untuk dapat membangun sistem yang disepakati bersama, agar lebih transparan," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.