Indonesia Makin Mesra Dengan Negara Berkembang, Tapi Tak Renggang Dengan Adidaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) masih jadi perbincangan hangat. Keputusan ini sering dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia ingin mengurangi ketergantungan dari negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Namun, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Philips Vermonte menepis anggapan tersebut. Menurutnya, dengan masuk ke BRICS, Indonesia menunjukkan komsistensinya pada prinsip non-blok, yaitu politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia saat ini semakin intensif berinteraksi dengan negara-negara berkembang hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Philips dalam diskusi publik Why Did We Join, and Will It Reshape BRICS? yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dia kemudian mencontohkan sejumlah agenda internasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Rio de Janeiro, Brazil, dan KTT forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru.

"Ini salah satu contoh kesibukan Indonesia yang makin banyak berdialog dan menjalin kerja sama lebih jauh dengan sesama negara berkembang. Kita adalah negara non blok," tegasnya.

Menurut dia, Brazil dan Peru yang mengambil peran sebagai tuan rumah agenda internasional sebesar itu menunjukkan semakin tajamnya taji negara-negara berkembang dalam menetapkan agenda global.

Baca juga : Kerja Sama Lebur Cap Emas Rugikan Antam Rp 400 Miliar

Keaktifan para negara maju di kancah global menunjukkan bahwa mereka semakin semangat mengejar negara maju.

"Ini bukti bahwa mereka ingin menciptakan dunia yang makmur untuk semua," tegasnya.

Meski Indonesia kini semakin leluasa menjalankan politik luar negeri bebas-aktifnya, jubir PCO memandang bahwa hal tersebut bukan berarti Indonesia mau menjauhkan diri dari AS.

Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tak dapat dipandang bahwa Indonesia kini mengambil posisi anti-Barat karena Indonesia tak pernah menjadi negara yang anti-Barat.

Ia menegaskan supaya keikutsertaan RI ke BRICS maupun Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tidak perlu dipertentangkan karena kedua organisasi tersebut pada dasarnya sudah berbeda.

Menambahkan, Senior Fellow FPCI Soemadi Brotodiningrat mengingatkan bahwa Indonesia harus bijak dalam mengajukan diri di organisasi internasional manapun.

Baca juga : Indonesia Ogah Berspekulasi Soal Penghentian Hibah Dan Pinjaman AS

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar biaya kontribusi dalam setiap organisasi internasional yang diikuti Indonesia.

“Jangan lupa, untuk setiap partisipasi kita dalam organisasi internasional, kita harus membayar biaya keanggotaan,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah jangan sampai melakukan pemborosan hanya karena ingin ikut di berbagai organisasi internasional.

"Kita harus bijak memilih mana yang membawa manfaat besar untuk negara," pesannya.

Menjawab kekhawatiran Soemadi, Philip Vermonte mengatakan efisiensi anggaran di seantero kementerian/lembaga pemerintahan Indonesia, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dipastikan sudah diperkirakan dengan cermat.

“Saya tak melihat efisiensi tersebut akan menghentikan RI menjadi anggota BRICS yang aktif berkontribusi dengan target-target yang kita hendak capai,” ujarnya yakin.

Baca juga : Lalu Hadrian Irfani: Independensi Tidak Akan Terwujud

Efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah terhadap Kemlu Indonesia, terangnyq dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas-tugas kunci kementerian, seperti partisipasi dalam organisasi internasional termasuk BRICS maupun keperluan untuk menghadiri agenda internasional.

"Dengan demikian, Indonesia akan tetap dapat mencapai keberhasilan diplomasi sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto meski dengan efisiensi anggaran," sebutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Kemudian, lewat Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Menkeu Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.