Trump Teken Perintah Eksekutif Bubarkan Departemen Pendidikan AS

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuai janjinya di musim kampanye 2024, Kamis (20/3/2025).

"Kami akan menutupnya secepat mungkin," kata Trump setelah menandatangani perintah eksekutif tersebut.

"Itu tidak baik untuk kita," tandasnya.

Trump memang sudah lama menyerukan pembubaran Departemen Pendidikan. Langkah ini diapresiasi oleh sejumlah kalangan konservatif. Namun, penutupan Departemen Pendidikan ini masih membutuhkan persetujuan Kongres.

Rencana pembubaran Departemen Pendidikan menghadapi tantangan hukum dari mereka yang berusaha memblokir penutupan lembaga negara, plus PHK besar-besaran terhadap staf lembaga pada pekan lalu.

Menurut Trump, AS menghabiskan jauh lebih banyak uang untuk sektor pendidikan, dibanding negara lain. Namun, peringkat keberhasilan siswa AS anjlok mendekati peringkat bawah.

Gedung Putih memastikan, pemerintahan Trump akan bergerak memangkas bagian-bagian departemen, dengan tetap berpedoman pada kaidah hukum. Banyak inisiatif pemerintahan Trump - yang mencakup pemecatan massal, pemangkasan lembaga federal, dan efisiensi anggaran - menghadapi sejumlah tantangan hukum. Perintah eksekutif pembubaran Departemen Pendidikan ini, sepertinya juga akan menghadapi hambatan serupa.

Trump memuji Linda McMahon, yang ditunjuknya memimpin Departemen Pendidikan. Trump berharap, Linda akan menjadi Menteri Pendidikan terakhir.

Baca juga : IHSG Anjlok, Pemerintah Diminta Pulihkan Pasar Dengan Kebijakan Pro Bisnis

Menindaklanjuti perintah eksekutif ini, Senator Republik Louisiana Bill Cassidy mengumumkan rencana menggodok undang-undang penutupan Departemen Pendidikan.

Asal tahu saja, Partai Republik hanya memegang mayoritas tipis 53-47 di Senat. Sementara penutupan departemen federal membutuhkan 60 suara. Ini jelas bukan pekerjaan ringan.

BBC memberitakan, sekalipun Departemen Pendidikan tidak ditutup secara resmi, pemerintahan Trump dapat memusnahkan pendanaan dan stafnya. Seperti yang telah dilakukan terhadap Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang kemudian menghentikan banyak program dan pekerjaan kemanusiaannya.

Teks perintah eksekutif pembubaran Departemen Pendidikan tidak merinci langkah yang akan ditempuh pemerintah, serta program mana yang mungkin akan dihapus.

Yang pasti, McMahon diminta mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk memfasilitasi penutupan departemen. Sekaligus melimpahkan wewenang atas hal-hal tersebut kepada pemerintah negara bagian dan lokal, dengan tetap memastikan pengiriman layanan, program, dan manfaat yang efektif. Serta tidak menggganggu kepentingan masyarakat AS.

Departemen Pendidikan AS yang didirikan pada tahun 1979, bertugas mengawasi pendanaan untuk sekolah umum, mengelola pinjaman siswa, dan menjalankan program yang membantu siswa kurang mampu.

Trump menganggap, Departemen Pendidikan kerap mengindoktrinasi kaum muda dengan materi rasial, seksual, dan politik.

Orang sering salah mengira, Departemen Pendidikan AS mengelola sekolah-sekolah yang ada di negara tersebut dan menetapkan kurikulum. Padahal, tugas dan wewenang itu ada pada pemerintah negara bagian dan distrik.

Baca juga : Granat Pertanyakan Dasar Penangkapan Duterte

Sekolah dasar dan menengah di AS mendapatkan alokasi anggaran yang sangat sedikit dari pemerintah federal. Hanya sekitar 13 persen. Sebagian besar pendanaan mereka bersumber dari negara bagian dan kelompok lokal.

Peran terpenting yang dimainkan Departemen Pendidikan AS adalah mengelola dan mengawasi kredit atau pinjaman pelajar yang digunakan oleh jutaan warga AS untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tak lama setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan AS, McMahon mengirimkan memo kepada 4.400 karyawan departemen, dengan judul "Misi Akhir Departemen Kami".

"Ini adalah kesempatan kami unguk melakukan satu layanan publik terakhir tak terlupakan, bagi generasi siswa masa depan," tulis McMahon dalam memo tersebut.

"Saya harap Anda akan bergabung dengan saya, dalam memastikan pendidikan Amerika yang lebih bebas, lebih kuat dengan lebih banyak harapan untuk masa depan begitu misi ini selesai,” lanjutnya.

Trump dan sesama politisi Partai Republik menuding Departemen Pendidikan mempromosikan ideologi politik yang mendorong pandangan liberal tentang gender dan ras.

Serikat guru terbesar di Amerika (AFT) baru-baru ini mengecam rencana Trump, dengan menyebut Presiden ke-47 AS itu tidak mempedulikan kesempatan untuk semua anak.

"Tidak ada yang menyukai birokrasi. Semua orang mendukung lebih banyak efisiensi. Jadi, mari kita temukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan gunakan gagasan tersebut untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang cacat, dan menggunakannya untuk membayar voucher dan pemotongan pajak bagi para miliarder," demikian pernyataan AFP seperti dilansir BBC.

Baca juga : Swasembada Pangan Dalam Perspektif Badan Karantina Indonesia

Mayoritas anak di Negeri Paman Sam mengenyam pendidikan di sekolah umum, yang gratis dan diatur oleh pejabat lokal. Hampir semua pendanaannya berasal dari pajak negara bagian dan lokal. Keputusan kurikulum dibuat oleh pemerintah negara bagian dan distrik sekolah.

Departemen Pendidikan didirikan oleh Kongres pada akhir tahun 1979. Dua tahun kemudian, mantan Presiden Ronald Reagan yang juga seorang politisi Republik, memulai seruan untuk membubarkan departemen tersebut, demi menghemat uang serta mendukung kebutuhan dan preferensi lokal.

Dengan 4.400 pegawai, Departemen Pendidikan adalah lembaga terkecil di kabinet presiden. Departemen ini hanya mengambil jatah kurang dari 2 persen dari total anggaran federal.

Beberapa staf Departemen Pendidikan  telah terdampak pemangkasan tenaga kerja dalam pemerintahan Trump, yang dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge). Pegawai-pegawai tersebut didesak untuk pensiun, diberhentikan, atau ditempatkan pada cuti administrasi berbayar.

Jumlah pegawai yang di-cuti-kan sejak 21 Maret 2025, mencapai hampir 2.100 orang.

Upaya Doge memangkas pengeluaran federal dan merestrukturisasi lembaga secara radikal - atau hanya menghapus - diawasi oleh miliarder teknologi Elon Musk.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.