Problem Baru Dalam 50 Tahun, Bos The Fed: Tarif Trump Bisa Bikin AS Stagflasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell angkat bicara mengenai perubahan kebijakan signifikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, termasuk soal tarif, yang menurutnya tak pernah ada dalam sejarah modern.

"Perubahan kebijakan yang sangat mendasar ini telah menempatkan Federal Reserve pada situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pengalaman modern mengenai cara berpikir tentang hal ini," kata Powell dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Economic Club of Chicago, seperti dilansir CNN International, Rabu (16/4/2025).

"Tingkat kenaikan tarif yang diumumkan sejauh ini, jauh lebih besar dari yang diantisipasi. Ketidakpastian seputar tarif dapat menimbulkan kerusakan ekonomi yang berkepanjangan," imbuhnya.

Powell berpendapat, kebijakan tarif Trump akan menempatkan ekonomi AS pada jalur pertumbuhan yang lebih lemah, pengangguran yang lebih tinggi, dan inflasi yang lebih cepat. Semuanya berpotensi terjadi pada saat yang bersamaan.

Selama sekitar setengah abad atau 50 tahun, Fed belum pernah menghadapi situasi seperti ini.

"Saat ini kita berada dalam skenario yang menantang. Tujuan mandat ganda kita sedang bersitegang," ujar Powell.

Begitu Powell bicara soal ini, saham AS dilaporkan jatuh. Dow turun 700 poin atau 1,7 persen. S&P 500 yang lebih luas turun 2,5 persen. Sementara saham teknologi Nasdaq Composite turun 3,5 persen.

Fed bertanggung jawab untuk mendorong lapangan kerja penuh dan menjaga inflasi tetap terkendali. Namun, tarif Trump mengancam kedua tujuan tersebut. Sekalipun, menurut data terbaru, ekonomi AS masih dalam kondisi baik.

Baca juga : Medan Tempur Baru Prabowo: Tarif Trump dan Tekanan Asimetris

Powell mengatakan, langkah terbaik Fed saat ini adalah tetap bersikap tenang, sampai data menunjukkan dengan jelas bagaimana ekonomi AS menanggapi kebijakan Trump.

Namun, menurut sebagian besar ekonom, itu hanya tinggal menunggu waktu. Kebijakan tarif Trump dapat memicu inflasi, meningkatkan pengangguran, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Terutama, jika tarif "timbal balik" besar-besaran yang diumumkan pada tanggal 9 April diberlakukan kembali.

Kenaikan pajak impor historis itu telah ditangguhkan Trump, hingga bulan Juli. Sejauh ini, Trump telah mengenakan tarif 25 persen untuk aluminium dan baja; 25 persen untuk barang dari Meksiko dan Kanada yang tidak mematuhi perjanjian perdagangan bebas; 145 persen untuk impor dari China; 25 persen untuk mobil, dengan tarif terpisah untuk suku cadang mobil yang akan diberlakukan kemudian; dan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor yang masuk ke AS.

Trump juga telah memberlakukan pengecualian sementara untuk beberapa barang elektronik. Kemungkinan, tarif terpisah akan diberlakukan Trump untuk produk semikonduktor, farmasi, tembaga, dan kayu.

“Jerome Powell baru saja menyampaikan peringatan keras kepada Trump,” kata David Russell, kepala strategi pasar global di TradeStation, Rabu (16/4/2025).

Itu adalah peringatan yang jelas tentang stagnasi. Mengisyaratkan The Fed tidak akan membantu Gedung Putih dengan pemotongan suku bunga.

Ditanggung Masyarakat

Trump telah berulang kali mengklaim negara asing membayar tarif yang ditetapkan AS. Tapi, Powell mengatakan itu tidak benar.

"Akibat tarif Trump dan kemungkinan lain yang akan diberlakukan, pengangguran berpeluang meningkat karena ekonomi melambat," papar Powell.

Baca juga : Hore, Notaris Bisa Kerja Sampai Usia 70 Tahun, Asal Check Up Tahunannya Bagus

Kemungkinan besar, lanjutnya, inflasi juga akan naik. Artinya, masyarakat AS akan menanggung sebagian beban tarif. "Hampir dapat dipastikan, harga akan naik akibat tarif," ujar Powell.

Yang jadi soal, apakah hal itu akan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi keseluruhan meningkat? Sejauh mana inflasi akan terjadi? Apakah Fed punya strategi yang bagus untuk mengatasi hal itu?

Fed mungkin akan menghadapi tantangan yang belum pernah dijumpai selama beberapa dekade. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, ekonomi AS mengalami periode pengangguran tinggi dan inflasi dua digit. Kombinasi pelik ini dikenal sebagai stagflasi.

Fed yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Paul Volcker, memprioritaskan memerangi inflasi. Meski itu menimbulkan kesulitan ekonomi. Mayoritas ramalan memperkirakan, ekonomi AS saat ini bergerak menuju ke arah itu.

Pekan lalu, dalam sebuah acara di New York, Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee mengatakan, tarif Trump menempatkan bank sentral dalam posisi sulit.

"Tarif seperti guncangan pasokan negatif. Itu adalah guncangan stagflasi. Pada saat yang sama, itu memperburuk kedua sisi mandat ganda Fed," papar Goolsbee.

“Harga naik, sementara pekerjaan hilang dan pertumbuhan menurun. Tidak ada pedoman umum tentang bagaimana bank sentral harus menanggapi guncangan stagflasi," lanjutnya.

Jika stagflasi benar-benar menjadi kenyataan, Powell mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan skala perekonomian dari setiap tujuan, dan berbagai cakrawala waktu yang mungkin berbeda. Dari sini, kesenjangan diharapkan dapat ditutup.

Baca juga : Pandemi Sudah Lewat 5 Tahun, WHO Tetap Desak China Bagikan Data Asal-Usul Covid

"Kami memahami, tingkat pengangguran atau inflasi yang tinggi dapat merusak dan menyakitkan bagi masyarakat, keluarga, dan bisnis," tutur Powell.

Beberapa pejabat Fed memaparkan, bank sentral harus mencermati persepsi masyarakat terhadap harga, yang dilaporkan memburuk berdasarkan survei konsumen yang diawasi ketat oleh University of Michigan.

Inflasi, meski jauh di bawah puncak empat dekade yang dicapai pada Juni 2022, masih sedikit di atas target Fed sebesar 2 persen. Ini berarti Fed tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan pemotongan suku bunga.

Namun untuk saat ini, sebagian besar pejabat tampaknya setuju bahwa yang terbaik adalah menunggu bukti apa pun yang muncul dalam data.

"Ini adalah serangkaian risiko yang sulit diatasi oleh kebijakan moneter," kata Presiden Fed Cleveland Beth Hammack dalam sebuah acara di Columbus, Ohio, Rabu (16/4/2025).

Mengingat titik awal ekonomi, dan kedua sisi mandat yang diperkirakan berada di bawah tekanan, Hammack menilai ada alasan kuat mempertahankan kebijakan moneter agar tetap stabil. Demi menyeimbangkan risiko yang berasal dari inflasi yang lebih tinggi dan pasar tenaga kerja yang melambat.

"Ketika kejelasan sulit didapat, menunggu data tambahan akan membantu menginformasikan jalan ke depan," ucap Hammack.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.