Vietnam Pangkas Jumlah PNS & Lebur Kementerian

RM.id  Rakyat Merdeka - Vietnam mulai mengencangkan ikat pinggang dengan melakukan efisiensi anggaran negara, mengikuti langkah Amerika Serikat (AS). Pemerintah Vietnam akan mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rencana efisiensi itu sudah disetujui Dewan Nasional Vietnam, Kamis (12/6/2025). Bentuk efisiensi yang dilakukan, yakni melakukan penggabungan provinsi, pemangkasan jumlah PNS, dan menggabungkan sejumlah kementerian.

Baca juga : Presiden AS Donald Trump Umumkan Rencana Pencabutan Sanksi Untuk Suriah

Langkah ini diambil Vietnam untuk melakukan penghematan dan memperbaiki kordinasi antar kementerian. Anggota Dewan Nasional Vietnam sudah melakukan voting dan menyepakati memangkas jumlah provinsi, yang tadinya berjumlah 63 menjadi 34 provinsi.

Sebelumnya, pada Februari lalu, Vietnam sudah memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 22 kementerian dan departemen.

Baca juga : Lawan Trump, Ribuan Orang Turun Ke Jalan

Dalam pemungutan suara hari Kamis (12/6/2025), majelis menyetujui rencana Pemerintah dengan rincian 461 suara mendukung, satu suara menolak dan tiga suara abstain. Perubahan dramatis ini mengikuti langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memangkas pengeluaran Pemerintah dengan menawarkan pensiun dini kepada para PNS.

Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam mengatakan, restrukturisasi drastis tata kelola negara diperlukan jika ingin mencapai pembangunan yang cepat, stabil dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra mengatakan, keputusan ini merupakan revolusi terbesar yang pernah ada sejak Vietnam berdiri pada 1945.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.