Hadirkan Jalamitra, Kemlu Gaet Think Tank Perkuat Riset Kebijakan Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Luar Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) terus memperkuat kerja sama dengan para pakar hubungan internasional di lembaga-lembaga think tank dan komunitas kajian kebijakan luar negeri. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan repositori digital Jalamitra. 

Repositori ini digagas sebagai wadah dokumentasi kerja sama penyusunan rekomendasi kebijakan antara BSKLN dan mitra seperti pusat studi, komunitas akademik, dan lembaga penelitian.

Menurut Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN, Vahd Nabyl A. Mulachela, inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi terbentuknya epistemic community kebijakan luar negeri—yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global.

Sebagai informasi, epistemic community ini semacam komunitas para ahli yang bekerja sama memberikan saran atau masukan berbasis pengetahuan atau kepakaran mereka kepada pembuat kebijakan.

Baca juga : Hadiri HUT Ke-43 VBC, Bamsoet Ajak Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong

“Repositori Jalamitra mulai kami bangun sejak April 2025 untuk mencatat rekam jejak kolaborasi dan membuka akses lebih luas terhadap proses-proses perumusan kebijakan,” ujar Vahd Nabil dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Haryono; Ketua Komite Indonesia untuk Kajian Eropa, Muhadi Sugiono; dan Editor Indonesia Window, Mohammad Anthoni.

Mereka menilai, Jalamitra bisa menjadi pijakan awal terbentuknya ekosistem pengetahuan yang kuat dan berkelanjutan. Agus Haryono menekankan pentingnya prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dalam pengembangan sistem repositori. Dia juga membuka peluang interkoneksi dengan repositori milik BRIN.

Dukung Peran Indonesia Sebagai Juru Damai

Sementara itu, Muhadi Sugiono menjelaskan bahwa epistemic community berperan penting dalam kebijakan publik. Terutama dalam membingkai isu, memberikan saran ahli, hingga membangun kolaborasi.

Baca juga : Menkes Jalani Cek Kesehatan Gratis, Lingkar Perutnya Masih Aman

Mohammad Anthoni menambahkan, repositori ini memperkuat posisi Kemlu sebagai rujukan data. Terutama dalam menghadapi potensi konflik di Asia Tenggara yang bisa menimbulkan efek lintas batas (spillover effect), sehingga data yang lengkap sangat dibutuhkan.

Selain itu, community epistemic dinilai dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan mendukung peran Indonesia sebagai juru damai.

Diplomat Ahli Madya BSKLN Sylvia Masri, pada kesempatan itu menekankan bahwa repositori Jalamitra yang tengah dikembangkan masih dalam tahap dini, dan akan terus diperkaya.

"Pemanfaatannya untuk cikal bakal epistemic community penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri juga bersifat sangat strategis," pungkasnya.

Baca juga : Satriwan Salim: Kebijakan Ini Lebih Banyak Negatifnya

Memperkaya diskusi, hadir para mitra-mitra BSKLN dari Center for International Relations Studies UI, Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Kompas, Program Studi Hubungan Internasional UMY, The Global Review, dan Center for Indonesia Reform.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.