AS Batasi Liputan Media Militer, Tak Boleh Tayangkan Info Tanpa ACC Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan pembatasan baru terhadap liputan media militer AS. Dalam pembatasan tersebut, organisasi media diminta menyetujui aturan untuk tidak mengungkapkan informasi yang belum disetujui pemerintah untuk dirilis.

"Jurnalis yang menerbitkan materi sensitif tidak sah, akan menghadapi pencabutan kredensial pers," demikian memo Departemen Pertahanan AS pada Jumat (19/9/2025), seperti dikutip Reuters pada hari ini, Senin (22/9/2025). 

Sejumlah kalangan menilai, pembatasan tersebut akan menghambat pelaporan pers independen.

Ketika ditanya apakah Pentagon harus bertanggung jawab atas apa yang dapat dilaporkan pers, Trump tidak menjelaskan secara rinci.

"Tidak, saya tidak berpikir begitu. Tidak ada yang menghentikan wartawan," kata Trump ketika ditanya wartawan di luar Gedung Putih, Minggu (21/9/2025).

Memo Departemen Pertahanan AS juga meminta organisasi media untuk mengakui bahwa mengungkapkan, mengakses, atau mencoba mengakses informasi sensitif tanpa otorisasi dapat menjadi alasan untuk penolakan atau pencabutan kredensial pers atau izin liputan di Pentagon.

Baca juga : Gas Ekonomi, KSP Qodari: Menteri Ara Alihkan Dana Triliunan Buat Perumahan

Departemen Pertahanan AS menegaskan komitmen pada transparansi untuk mempromosikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

"Namun, informasi DoW (Departemen Perang AS) yang akan dipublikasikan jurnalis harus disetujui untuk dirilis ke publik oleh pejabat otorisasi yang sesuai sebelum diterbitkan. Bahkan, jika tidak diklasifikasikan," tegas memo tersebut.

DoW atau Department of War (Departemen Perang) merupakan akronim baru yang digunakan setelah Trump memerintahkan penggantian nama Department of Defense (Departemen Pertahanan) menjadi Department of War (Departemen Perang), yang saat ini masih menunggu persetujuan Kongres.

Reuters menyebut, langkah Trump mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang menandai contoh terbaru pemerintahan Trump, yang menerapkan tekanan pemerintah tergadap organisasi media di AS.

Ini juga mewakili perluasan pembatasan akses pers ke Pentagon di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, mantan pembawa acara Fox News.

Memo Departemen Pertahanan AS menjelaskan, wartawan yang kehilangan kredensial akan ditolak akses ke semua instalasi militer AS, yang tentunya mencakup Pentagon.

Baca juga : Sensasi Hangat dan Segar, Madurasa Hadirkan Inovasi Jahe Merah Lemon

Larangan semacam itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang liputan militer AS, dari pengumuman utama Pentagon hingga tindakannya dalam konflik dan bantuan bencana.

Organisasi media seperti New York Times, Reuters, Washington Post, Wall Street Journal tidak terima dengan kebijakan ini.

Kepala National Press Club di Washington yang pro kebebasan pers, menganggap langkah tersebut sebagai serangan langsung terhadap jurnalisme independen.

"Jika berita tentang militer kita harus disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah, maka masyarakat tidak lagi mendapatkan pelaporan independen. Berita hanya menghasilkan apa yang diinginkan para pejabat," kata Presiden National Press Club, Mike Balsamo dalam sebuah pernyataan.

Saat ini, lebih dari dua lusin organisasi berita beroperasi di Pentagon, termasuk Reuters, melaporkan aktivitas harian militer AS.

Kritik Terhadap Pembatasan 

Don Bacon, Anggota DPR AS dari Partai Republik dari Nebraska yang juga Veteran Angkatan Udara dan anggota Komite Angkatan Bersenjata mengkritik pembatasan liputan media militer dalam sebuah postingan di X.

Baca juga : KPK Pastikan Penetapan Tersangka Rudy Tanoe Sesuai Ketentuan

"Pers yang bebas membuat negara kita lebih baik. Ini terdengar seperti jam yang lebih amatir," tulis Bacon.

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan, langkah terbaru pemerintahan Trump ini adalah pedoman dasar dan masuk akal untuk melindungi informasi sensitif. Serta perlindungan keamanan nasional dan keselamatan semua orang yang bekerja di Pentagon.

Februari 2025, Departemen Pertahanan AS menghapus empat organisasi media dari Pentagon, serta memulai rotasi dengan outlet lain yang mencakup publikasi condong ke kanan.

Mei 2025, Hegseth juga mengeluarkan perintah yang mengharuskan jurnalis memiliki pengawalan resmi di mayoritas area Pentagon. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.