Abaikan Hukum Internasional, Trump Ancam Serangan Darat Ke Kartel Narkoba

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mulai melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba. Hal ini merupakan kelanjutan operasi militer AS di laut. Namun, langkah Trump itu dinilai berpotensi memicu eskalasi konflik di kawasan Amerika Latin.

Pada Kamis (9/1/2026), Trump mengatakan bahwa serangan darat terhadap kartel narkoba akan segera dilancarkan setelah serangan laut di Samudra Pasifik Timur dan Laut Karibia.

Meski demikian, Trump tidak mengungkapkan secara rinci bentuk, lokasi, maupun waktu pelaksanaan serangan darat yang dimaksud.

“Kami akan mulai menghantam wilayah darat yang berkaitan dengan kartel. Kartel-kartel itu menguasai Meksiko,” ujar Trump dalam wawancara dengan pembawa acara Fox News, Sean Hannity.

Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, oleh pasukan AS dalam sebuah operasi militer yang dramatis pada 3 Januari 2026.

Operasi militer itu merupakan rangkaian serangan terhadap kapal-kapal Venezuela yang diduga membawa narkoba. Menurut Pemerintah AS, program itu telah menewaskan lebih dari 100 orang sejak September tahun lalu.

Namun, rencana serangan terhadap kartel narkoba di Meksiko akan menandai eskalasi militer AS yang signifikan. Karena melibatkan operasi langsung di wilayah negara berdaulat yang belum pernah terjadi dalam konteks perang melawan narkoba.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah menolak pendekatan intervensi militer tersebut dan menegaskan bahwa benua Amerika “tidak dimiliki oleh kekuatan manapun”.

Baca juga : Ditetapkan Tersangka, Yaqut Akan Segera Dipanggil dan Ditahan KPK

Sheinbaum juga mengecam serangan AS ke Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan dan menyerukan agar kedua negara bekerja sama secara bilateral menangani isu narkoba, bukan melalui aksi militer unilateral.

Sementara, Trump telah mendesak Sheinbaum mengizinkannya mengirim pasukan AS untuk memberantas kartel narkoba di Meksiko. Namun, tawarannya telah ditolak.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pentagon maupun Departemen Luar Negeri AS terkait rencana serangan darat tersebut.

Isu kartel narkoba selama ini menjadi salah satu tema utama dalam agenda keamanan nasional Trump.

Trump juga kerap mengaitkan peredaran narkoba dengan meningkatnya angka kriminalitas dan krisis kesehatan di AS.

Meski demikian, sejumlah pakar keamanan memperingatkan bahwa pendekatan militer semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan narkotika.

Mereka menekankan pentingnya kerja sama bilateral, reformasi penegakan hukum, serta pendekatan ekonomi dan sosial di wilayah rawan.

AS Arogan

Trump secara terbuka menolak peran hukum internasional dalam kebijakan luar negerinya. Dia menegaskan, hanya moralitas pribadinya yang bisa membatasi tindakannya tersebut. Hukum internasional dianggapnya tidak terlalu relevan.

Baca juga : Pulihkan Sumatera, Polri Kerahkan 86 Alat Berat Ke Lokasi Bencana

Hal ini disampaikan Trump saat melakukan wawancara dengan The New York Times, Kamis (8/1/2026).

“Saya tidak membutuhkan hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang,” kata Trump sebagaimana dikutip Al-Jazeera, Jumat (9/1/2025). Baginya, operasi militer agresif seperti di Venezuela perlu dilakukan.

Pelapor khusus PBB untuk independensi hakim dan pengacara Margaret Satterthwaite mengatakan, pernyataan AS yang menepis hukum internasional sangat berbahaya. Namun, dia menekankan, hukum internasional tidak dapat menghentikan negara-negara melakukan hal-hal mengerikan jika mereka memang bertekad melakukannya.

"Saya pikir dunia sudah menyadari semua kekejaman yang telah terjadi di Gaza baru-baru ini. Meski ada upaya dari banyak negara dan PBB untuk menghentikan kekejaman tersebut, hal itu tetap berlanjut," kata Satterthwaite.

"Saya pikir keadaan akan jauh lebih buruk jika kita tidak menuntut penegakan hukum internasional. Kita hanya akan meluncur ke arah jurang yang jauh lebih buruk," lanjutnya.

Arogansi AS juga disoroti Asisten Dosen Hukum Internasional di University of Manchester di Inggris, Yusra Suedi. Dia memperingatkan adanya "istilah yang kuat adalah yang benar", serta tren mengabaikan hukum internasional.

“Ini sangat berbahaya, karena memberikan izin kepada negara-negara lain melakukan hal yang sama. Negara seperti China, yang mungkin mengincar Taiwan, atau Rusia terkait Ukraina,” kata Suedi.

Sementara, Dosen Ilmu Politik di Northwestern University Ian Hurd mengatakan, sejarah menggambarkan bahayanya kebijakan AS di Amerika Latin.

Baca juga : Relawan Kilang Pertamina Internasional Salurkan Bantuan Bencana Ke Aceh Tamiang

Kawasan tersebut telah menyaksikan lebih dari satu abad invasi AS dan kudeta militer yang didukung AS. Konflik tersebut menyebabkan ketidakstabilan, represi dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Ada begitu banyak contoh dalam sejarah. Dari Panama hingga Haiti, Nikaragua hingga Chile pada tahun 1970-an dan seterusnya,” kata Hurd.

Dia menambahkan, kebijakan Trump di Venezuela sejalan dengan cara AS sebelumnya.

“Anda bisa melihat dalam setiap kasus tersebut, AS akhirnya menyesali keputusannya melakukan intervensi. Semua ini tidak pernah berakhir dengan baik," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.