Netanyahu Masuk Dewan Perdamaian Trump, Macron Menolak, Putin Wait And See

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengundang sejumlah pemimpin negara bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi bergabung. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan penolakan, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga diajak bergabung, belum kasih keputusan.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengiyakan undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk duduk di Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Keputusan itu diumumkan kantor Netanyahu lewat media sosial, Rabu (21/1/2026).

Langkah Netanyahu menuai sorotan. Pasalnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza. Namun, hal itu tampaknya tak menghalangi Netanyahu untuk bergabung dengan lembaga yang digagas Trump tersebut.

Dewan Perdamaian Gaza disebut-sebut sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata Israel–Hamas, untuk menjalankan pengawasan strategi terhadap pelaksanaan rencana komprehensif guna mengakhiri konflik di Gaza. yang diklaim bertujuan mengakhiri perang genosida di Gaza.

Trump mengundang sejumlan pemimpin dunia ke dalam dewan. Lebih dari 10 pemimpin negara mengakui menerima undangan tersebut. Antara lain Prancis, Jerman, Hungaria, Australia, serta sejumlah negara utama di Timur Tengah. Namun tidak ada informasi resmi jumlah pemimpin negara yang diundang Trump bergabung di Dewan Perdamaian.

Sejumlah negara yang setuju bergabung dalam Dewan Perdamaian antara lain, Israel, Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hongaria, Argentina, dan Belarus. 

Baca juga : SBY: Sangat Mungkin Perang Dunia III Terjadi, Ruang Mencegahnya Semakin Sempit

Presiden Perancis Emmanuel Macron memutuskan menolak tawaran Trump. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran serius Pemerintah Perancis terhadap struktur, mandat, dan kewenangan dewan, yang dinilai berpotensi terlalu luas dan dapat melemahkan kerangka kerja PBB dalam menangani konflik internasional.

Setelah keputusan Macron, Trump kemudian berkata jika laporan tersebut benar, dia mungkin akan menetapkan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis. 

Dalam konferensi pers usai menghadiri kompetisi olahraga perguruan tinggi di Miami, Florida pada Senin (19/1/2026) seperti dilansir Anadolu, Trump awalnya menepis pernyataan yang disebut berasal dari Macron tersebut.

"Apakah benar ia berkata demikian?" kata Trump saat ditanya tanggapannya terkait laporan bahwa Macron menolak bergabung. 

"Tapi, tidak ada yang menginginkan dia juga, karena dia akan mengakhiri masa jabatnya dalam waktu dekat," ujar dia.

Trump kemudian berkata jika laporan tersebut benar, dia mungkin akan menetapkan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis, dan Macron akan bergabung.

Baca juga : Trump Bikin "PBB" Baru, Undang Pemimpin Dunia

Trump mengumumkan pembentukan dewan itu pada Jumat (16/1/2026) sebagai bagian kunci dari rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas.

Menurut Trump, Dewan Perdamaian akan mengawasi pembangunan pemerintahan Gaza, hubungan regional, rekonstruksi, hingga penggalangan investasi dan pendanaan skala besar.

Namun, masuknya Netanyahu justru memunculkan tanda tanya besar soal independensi dan objektivitas dewan. Apalagi, kendali penuh berada di tangan Trump.

Ironisnya, sebelumnya kantor Netanyahu sendiri sempat mengkritik susunan komite eksekutif dewan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Israel.

Netanyahu bukan satu-satunya tokoh kontroversial yang diundang. Presiden Rusia Vladimir Putin—yang juga diburu ICC terkait perang Ukraina, diberitakan menerima undangan serupa. Kremlin masih wait and see.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Pemerintah Rusia masih mempelajari inisiatif tersebut dan menunggu penjelasan resmi dari Washington.

Baca juga : Kemenkop Optimalkan Pemberdayaan Masyarakat, Pulihkan Ekonomi Di Sumatera

Komite eksekutif dewan diisi nama-nama elite global: Menlu AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, hingga penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.

Bayangan Gantikan PBB

Trump berencana menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Kamis (22/1/2026). Trump bahkan tak menutup kemungkinan memperluas mandat dewan tersebut untuk menangani konflik global, bukan hanya Gaza.

Spekulasi pun mencuat: apakah Dewan Perdamaian ini disiapkan sebagai tandingan, bahkan pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Trump mengakui bisa. 

Menurutnya, PBB kerap dinilai tidak menjalankan mandatnya secara optimal, meski ia mengakui organisasi tersebut memiliki potensi besar karena didukung hampir seluruh negara di dunia.

Pernyataan itu langsung ditanggapi China. Beijing menegaskan komitmennya pada tatanan internasional yang berpusat pada PBB serta hukum internasional berdasarkan Piagam PBB.

Meski awalnya dibentuk untuk rekonstruksi Gaza pascaperang, piagam Dewan Perdamaian disebut tidak membatasi perannya hanya di Palestina. Bahkan, beredar kabar negara yang ingin mendapat kursi tetap harus merogoh kocek hingga 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,8 triliun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.