Kemlu: Keikutsertaan RI Di Board of Peace Murni Untuk Kemanusiaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian murni bertujuan kemanusiaan. Yakni untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, serta memperluas akses bantuan bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Lebih lanjut Nabyl menjelaskan, BOP dipandang sebagai mekanisme sementara yang memiliki legitimasi internasional karena telah mendapat dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Kami melihat Board of Peace ini sebagai mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil, serta di-endorse Dewan Keamanan PBB,” kata Nabyl dalam konferensi pers daring, Kamis (22/1/2026).

Keputusan bergabungnya Indonesia diumumkan secara bersama dengan para menteri luar negeri Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kedelapan negara tersebut menyambut baik undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri RI melalui platform X pada Kamis (22/1/2026).

Baca juga : Pemerintah Anggarkan Rp 60 T Di APBN 2026 Untuk Penanganan Bencana

"Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).

Menurut Nabyl, negara-negara tersebut sepakat mendukung misi BOP sebagai pemerintahan transisi di Gaza. Kesepakatan itu tertuang dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang juga didukung Resolusi DK PBB 2803.

Berdasarkan Resolusi Resolusi DK PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025, DK PBB menyambut BoP sebagai administrasi transisi di Gaza, yang diinisiasi melalui peace plan Trump.

Komitmen Pendanaan Dewan Perdamaian

Terkait laporan mengenai kewajiban kontribusi finansial bagi anggota permanen BOP, Nabyl menegaskan bahwa isu tersebut tidak menjadi bagian dari pembahasan Indonesia. Ia menyebut, keikutsertaan Indonesia dalam BOP tidak disertai komitmen pendanaan apa pun.

“Mengenai keanggotaan permanen maupun keanggotaan selama tiga tahun, sejauh ini memang belum ada pembahasan soal pembayaran. Keanggotaan itu tidak mengharuskan kontribusi finansial, terutama apabila tidak bersifat permanen,” jelasnya.

Baca juga : Kebakaran Di Bar Resor Ski Mewah Swiss Dipicu Lilin Ulang Tahun & Kembang Api

Menanggapi kritik dari dalam negeri yang menilai keputusan Indonesia bergabung dalam BOP terkesan terburu-buru dan minim konsultasi dengan masyarakat sipil, Nabyl menegaskan bahwa BOP merupakan mekanisme yang bersifat government-led.

Dia menambahkan, langkah Indonesia sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, serta konsisten dengan komitmen jangka panjang Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Terkait kemungkinan Indonesia menjadi anggota permanen BOP, Nabyl kembali menekankan bahwa mandat BOP bersifat sementara.

“Resolusi Dewan Keamanan PBB secara jelas menyebut BOP sebagai transitional administration, sehingga kami melihat mekanisme ini memang bersifat sementara,” pungkasnya.

Saingi PBB

Baca juga : Helikopter Presiden Prabowo Di Aceh Digunakan Mualem Untuk Tinjau Bencana

Dewan Perdamaian disebut-sebut berpotensi menjadi pesaing DK PBB. Selama ini, DK PBB dikenal sebagai entitas global paling berpengaruh sejak dibentuk pasca Perang Dunia II.

DK PBB terdiri dari 15 negara anggota. Yaitu lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir. Lima anggota tetap—China, Prancis, Inggris, Rusia, dan AS—memiliki hak veto dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.