Menlu Sugiono Mau Hadiri High-Level Segment Dewan HAM PBB

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri High-Level Segment (HLS) Dewan HAM PBB (Human Right Council/HRC) pada 23 Februari nanti, di Jenewa, Swiss. Kehadiran Menlu kali ini terasa spesial karena Indonesia saat ini tengah memegang mandat Presidensi Dewan HAM PBB untuk periode 2026–2027. 

"Rencananya Menlu RI dijadwalkan akan menghadiri High Level Segment Human Rights Council di Jenewa pertengahan Februari ini," jelas Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Yvone menekankan pentingnya agenda tersebut. HLS merupakan agenda bergengsi yang diselenggarakan pada pekan pertama sesi reguler pertama Dewan HAM PBB setiap tahun.

HLS adalah tempat para pemimpin dunia (Menteri Luar Negeri, Kepala Negara, atau pejabat tinggi) menyampaikan posisi negara mereka terkait HAM global dan mendiskusikan krisis HAM terkini. dan dihadiri para menteri serta pejabat tinggi negara.

Indonesia menjabat Presidensi Dewan HAM PBB periode 2026–2027, yang secara resmi dimulai pada 8 Januari 2026. Presidensi Dewan HAM PBB itu dijalankan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari, Sidharto mengatakan Indonesia akan mendorong ruang yang inklusif dan saling menghormati, serta memastikan kesetaraan dan partisipasi negara berkembang dan negara kepulauan Pasifik.

Baca juga : Menlu Sugiono: Krisis Myanmar Uji Ketangguhan ASEAN

Sebelumnya, Jubir II Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan tidak hanya berdampak di tingkat global, tetapi juga menjadi momentum penguatan kebijakan, kelembagaan, dan praktik HAM di dalam negeri.

Menurutnya posisi tersebut (Presidensi) sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga keselarasan antara diplomasi HAM di kancah internasional dengan upaya pemajuan HAM di tingkat nasional.

Mekanisme Presidensi Dewan HAM PBB

Indonesia mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk pada tahun 2006 dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan.

Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Anggota Dewan HAM PBB

Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan pernah menjabat Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada 2009 dan 2024.

Baca juga : Top, RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Melansir website PBB di Indonesia, Dewan HAM PBB terdiri dari 47 Negara Anggota yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara langsung dan rahasia.

Majelis Umum mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat terhadap promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmen sukarela mereka dalam hal ini.

Keanggotaan Dewan didasarkan pada distribusi geografis yang adil. Kursi didistribusikan sebagai berikut:

Negara-negara Afrika: 13 kursi

Negara-negara Asia-Pasifik: 13 kursi

Negara-negara Amerika Latin dan Karibia: 8 kursi

Baca juga : Indonesia Dipercaya Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Negara-negara Eropa Barat dan negara-negara lainnya: 7 kursi

Negara-negara Eropa Timur: 6 kursi

Anggota Dewan HAM PBB menjabat selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali secara langsung setelah menjabat selama dua periode berturut-turut.

Keanggotaan di Dewan HAM PBB membawa tanggung jawab untuk menjunjung tinggi standar Hak Asasi Manusia. Ini adalah kriteria yang ditegaskan oleh negara-negara itu sendiri ketika mereka mengadopsi resolusi 60/251 pada Maret 2006 untuk membentuk Dewan Hak Asasi Manusia.

Dewan HAM PBB memperoleh dukungan substantif, teknis, dan kesekretariatan dari Kantor Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR). Dewan ini dibentuk untuk menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.