Badan Perdamaian Bentukan Trump Belum Ada Taringnya

 Sebelumnya 
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mendesak percepatan fase kedua rencana perdamaian, termasuk pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB. 

“Penting memastikan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza serta meletakkan dasar untuk pemulihan dan rekonstruksi awal,” tegas dia. 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah Israel sebagai aneksasi de facto. Wakil Presiden Palestina Hussein Al Sheikh bahkan menyerukan sesi darurat Liga Arab, OKI, dan Dewan Keamanan PBB. “Langkah ini menghancurkan prospek solusi dua negara dan menyeret kawasan ke ketidakstabilan lebih lanjut,” tegas Al Sheikh. 

Kecaman juga datang dari Jerman. Pemerintah Berlin menegaskan Tepi Barat merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa depan. Bahkan Presiden AS Donald Trump turut menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel. 

BoP Gelar Rapat Perdana 

Baca juga : Dahnil Anzar Simanjuntak: Justru Ada Kepastian Buat Jemaah Dan Pelaku Usaha

Di tengah eskalasi tersebut, Donald Trump berencana menggelar rapat perdana Dewan Perdamaian Gaza atau BoP di Institut Perdamaian AS, Washington. Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak BoP dibentuk di Forum Ekonomi Dunia di Davos. 

Pejabat AS menyebut, rapat perdana akan difokuskan pada penggalangan dana rekonstruksi Gaza. Namun, di lapangan, kekerasan Israel terus berlanjut. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Indonesia, sebagai salah satu anggota BoP, telah menerima undangan rapat tersebut. Namun, kehadiran Presiden Prabowo Subianto masih menunggu kepastian. 

Prasetyo menegaskan, keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya. 

Baca juga : Dr. Firman Candra: Ini Bisa Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

“Kita berharap BoP bisa mengurangi eskalasi konflik dan memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya. 

Terkait kemungkinan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD mulai menyiapkan personel. Fokus diarahkan pada kemampuan zeni dan kesehatan untuk misi kemanusiaan dan rekonstruksi. 

“Jumlahnya masih perkiraan. Bisa satu brigade, sekitar 5.000–8.000 personel. Tapi belum ada keputusan final,” kata Maruli. 

Kata Maruli, saat ini proses koordinasi penugasan pasukan perdamaian masih terus berjalan. Penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah ada arahan resmi dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan ke Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat. 

Baca juga : Menko Zulhas Apresiasi Peran Polri Dukung Program Pangan

“Kami menunggu hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Butuh personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan,” jelas Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.