PM Takaichi Buka Keran Ekspor Senjata Jepang

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk pertama kalinya dalam delapan dekade, Jepang mengumumkan pelonggaran kebijakan penjualan senjata ke negara lain. Langkah ini memperbesar peluang Tokyo untuk memasarkan produk senjata dan teknologi perangnya.

Pengumuman ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi dalam unggahan di akun media sosial X, Selasa (21/4/2026).

“Tidak ada satu negara pun yang saat ini dapat melindungi perdamaian dan keamanannya secara mandiri. Negara-negara mitra yang saling mendukung dalam hal peralatan pertahanan sangat diperlukan,” cuit Takaichi dikutip Reuters, Rabu (22/4/2026).

Langkah ini bertujuan memperkuat basis industri pertahanan Jepang, sekaligus menandai pergeseran Negeri Sakura dari kebijakan pasifis pasca-Perang Dunia II.

Perang di Ukraina dan Timur Tengah dikabarkan telah membebani produksi senjata di Amerika Serikat (AS).

Pada saat yang sama, sekutu AS di Eropa dan Asia berupaya mendiversifikasi pasokan karena komitmen keamanan Washington yang telah lama dipegang tampak tak pasti di era Presiden AS Donald Trump.

Takaichi menghapus pembatasan ekspor untuk lima kategori. Yaitu teknologi penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan dan penyapuan ranjau.

Jepang tetap mempertahankan tiga prinsip ekspor. Yakni seleksi ketat, kontrol terhadap transfer teknologi persenjataan ke negara ketiga, serta larangan penjualan ke negara-negara yang terlibat konflik.

Namun, dalam presentasinya, Pemerintah menyatakan, pengecualian dapat dibuat jika diperlukan untuk keamanan nasional.

Baca juga : Gisella Anastasia, Hubungan Dengan Gading Lebih Sehat

Para pejabat dan diplomat Jepang menyebut sejumlah negara mulai menjajaki peluang pengadaan perlengkapan militer. Di antaranya Polandia dan Filipina.

Salah satu kesepakatan awal diperkirakan dilakukan dengan Filipina dalam bentuk ekspor kapal perang bekas.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menyambut baik perubahan aturan tersebut.

“Ini akan memberi Filipina akses ke barang-barang pertahanan berkualitas tinggi yang akan memperkuat ketahanan domestik dan berkontribusi pada stabilitas regional melalui pencegahan,” ujar Teodoro.

Filipina dan Jepang sama-sama berupaya melindungi kepulauan mereka dari klaim China di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Seiring meningkatnya pengaruh Beijing di kawasan, Manila dan Tokyo memperdalam hubungan keamanan. Keduanya memiliki perjanjian akses timbal balik yang mulai berlaku pada September 2025, yang memungkinkan personel militer Jepang dan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) melakukan latihan serta misi bersama.

“Langkah bersejarah ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan negara-negara yang berkolaborasi dengan aliansi Jepang-AS. Tapi juga memperkuat kapasitas kolektif dalam menjaga perdamaian kawasan dan melindungi kebebasan,” ujar Duta Besar AS untuk Jepang George Glass, melalui akun X, Rabu (22/4/2026).

Kontraktor Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries mampu membangun sistem canggih. Termasuk kapal selam, pesawat tempur dan rudal. Namun, selama beberapa dekade mereka bergantung pada pesanan terbatas dari Pasukan Bela Diri Jepang.

Sementara, China menyatakan sangat prihatin terhadap langkah Jepang dan menyebutnya sebagai bentuk militerisasi yang sembrono.

Baca juga : Bersinar Di Tengah Peperangan, Ekonomi RI Tahan Banting Dan Diperhitungkan Dunia

“China akan tetap sangat waspada dan dengan tegas menentang langkah tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Beijing, Selasa (21/4/2026).

Aturan ekspor senjata baru ini diumumkan saat Pasukan Bela Diri Jepang ikut serta dalam latihan militer tahunan antara AS dan Filipina pada 20 April hingga 8 Mei 2026. Jepang untuk pertama kalinya bergabung sebagai kombatan, bukan sekadar pengamat.

China menentang latihan tersebut karena dinilai dapat memperdalam ketegangan di kawasan. Latihan berlangsung di beberapa wilayah Filipina yang dekat dengan perairan dan pulau-pulau yang diklaim Beijing, termasuk Taiwan.

China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan pada akhirnya harus berada di bawah kendali Beijing, serta tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan.

Tahun lalu, Takaichi memicu kemarahan Beijing setelah menyatakan di parlemen bahwa Jepang dapat merespons dengan Pasukan Bela Diri jika China menyerang Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, kebijakan pertahanan Jepang seharusnya tetap menjunjung semangat Konstitusi Perdamaian sekaligus berkontribusi pada stabilitas kawasan.

Korea Selatan pernah dijajah Jepang pada 1910 hingga akhir Perang Dunia II. Pada masa itu, banyak warga Korea dipaksa bekerja di tambang dan pabrik, serta perempuan dipaksa menjadi budak seks.

Sikap pertahanan Jepang tertuang dalam konstitusi pasca-Perang Dunia II tahun 1947, yang menolak perang sebagai cara menyelesaikan konflik internasional dan menyatakan Jepang tidak akan mempertahankan kemampuan perang.

Selama beberapa dekade, pasifisme menjadi bagian dari identitas Jepang. Namun, pendekatan tersebut perlahan berubah.

Baca juga : Hari Ini Gencatan Senjata Berakhir, Amerika Serikat-Iran Masih Deadlock

Pada 2014, PM Shinzo Abe melonggarkan larangan penjualan militer, memungkinkan pengembangan senjata bersama sekutu serta membuka akses industri pertahanan ke pasar dan teknologi baru.

Pada 2023, PM Fumio Kishida melangkah lebih jauh dengan mengizinkan ekspor senjata mematikan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II.

Takaichi mendukung revisi konstitusi pasifis. Meski belum merinci usulannya, banyak pihak menilai perubahan akan menyasar Pasal 9 yang menolak perang.

Pendukung Takaichi menilai, Jepang perlu menghadapi realitas geopolitik baru, terutama di tengah tekanan dari China, Rusia dan Korea Utara.

Namun, para kritikus khawatir Jepang akan berubah menjadi negara yang lebih militeristik dan berpotensi terlibat dalam konflik bersenjata. DAY

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Kamis, 23 April 2026 dengan judul "Perkuat Industri Pertahanan PM Takaichi Buka Keran Ekspor Senjata Jepang"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.