Delegasi UE Tinjau Minahasa Utara, Dorong Konservasi Laut Jadi Pilar Ekonomi Biru

RM.id  Rakyat Merdeka - Delegasi Uni Eropa (UE), yang terdiri dari duta besar dan pejabat tinggi kedutaan besar negara Eropa di Indonesia, mengunjungi lokasi pelaksanaan program Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle (Dukungan Terhadap Keanekaragaman Laut dan Perikanan Pesisir di Segitiga Terumbu Karang), di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 13-15 Juli 2026.

Program ini adalah kerja sama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan yang didanai UE melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW), berkolaborasi dengan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program.

Duta Besar (Dubes) UE untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan, Indonesia berada di jantung Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

"Sulawesi Utara, khususnya kawasan Minahasa Utara, menjadi salah satu lanskap kunci dalam program ini karena menyimpan ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Selain menjadi kawasan penyangga bagi Taman Nasional Bunaken dalam pelestarian ekosistem perairan, wilayah ini juga menopang ketahanan pangan dan penghidupan ribuan masyarakat pesisir.

Baca juga : IUCN Sebut Menhut Paham Akar Persoalan Konservasi Gajah Indonesia

Dalam kunjungan tersebut, delegasi UE dan Pemerintah Indonesia sama-sama meninjau kawasan konservasi laut, serta bertemu langsung dengan kelompok masyarakat dari Desa Gangga Dua, Bahoi, Lihunu, Tarabitan, Bulutui dan Galo-Galo.

Melalui pertemuan itu, delegasi berkesempatan melihat langsung sejumlah capaian dari kolaborasi antara Pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan perekonomian pesisir.

"Lewat strategi Global Gateway, Uni Eropa turut mendukung upaya pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Minahasa Utara," lanjut Dubes Chaibi.

Kolaborasi ini, sambungnya, menunjukkan, menjaga kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sejak 2019, terdapat dua program yang didukung Uni Eropa dan BMUKN Jerman dan dikelola WCS Indonesia di bawah pengawasan KfW. Kedua program bertujuan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP), tata kelola perikanan berkelanjutan, dan penghidupan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Baca juga : Hadiri Karnaval VW Kodok, Bamsoet Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

Program ini secara khusus memperluas cakupan kerja ke perlindungan ekosistem laut dan perikanan pesisir yang kritis di Indonesia, Filipina, dan kawasan Segitiga Terumbu Karang yang lebih luas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nandang Prihadi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Uni Eropa, KfW German Development Bank, WCS, serta seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

"Kami berharap kunjungan lapangan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus memperlihatkan praktik-praktik terbaik pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara,” ujar Nandang.

Program bersama ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan, ekonomi, serta sosial tidak hanya di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, tapi juga di Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.

Dalam hal pelestarian terumbu karang dan ekosistem laut, program ini telah mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas 1.631.572 hektar di empat wilayah tersebut. Di dalamnya termasuk 16.613 hektar terumbu karang, 14.318 hektar mangrove, dan 10.582 hektar padang lamun yang didukung oleh Uni Eropa.

Baca juga : Bank Jakarta dan BEI Dorong Transformasi & Kualitas di Tengah Dinamika Ekonomi

Di sisi perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan, empat kawasan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem kini telah berhasil menjaga kesehatan stok 27 spesies ikan utama, termasuk kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di Desa Gangga Dua, penutupan musiman perikanan bagan yang disepakati bersama nelayan berhasil mendongkrak pendapatan nelayan dari sekitar Rp 20 juta menjadi Rp 48 juta per musim.

Terkait perekonomian dan penghidupan masyarakat pesisir; ada 29 kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) dan 19 komunitas pesisir kini terlibat dalam usaha berbasis konservasi, termasuk pengolahan hasil laut, seperti produksi bakso ikan dan keripik pisang oleh Poklahsar Kalkop di Desa Bulutui, yang meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan pesisir.

Selain itu, kegiatan ekowisata berbasis masyarakat berkembang cukup pesat. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Desa Bahoi dan Lihunu telah mengembangkan ekowisata snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata. Desa Lihunu bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 500 Desa Wisata Terbaik (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata pada April 2024.

Selain itu, juga terdapat kemajuan di aspek tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi telah berkomitmen mengembangkan skema pembiayaan berbasis kinerja (BLUD) untuk mendanai pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan secara mandiri dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pendanaan program jangka pendek.

Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau 5.752 penerima manfaat langsung serta sekitar 24.542 penerima manfaat tidak langsung di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.