Aneksasi Israel Jalan Terus, Hamas-Fatah Merapat

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menegaskan perlunya dialog nasional yang komprehensif antara faksi Fatah dan Hamas. Hal ini mesti dilakukan, demi mengakhiri perpecahan yang terus terjadi.

Selama konferensi video pada Kamis (3/9/2020) waktu setempat dengan para pimpinan Palestina di Ramallah dan Beirut, Abbas mengatakan, “Mulai sekarang, tidak ada yang berwenang berbicara atas nama kita. Hanya kita yang boleh berbicara untuk tujuan kita!"

Pertemuan internal kelompok Palestina ini digelar untuk membahas upaya mencegah rencana aneksasi Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel. Termasuk setelah Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatiknya dengan negara Yahudi itu.

Abbas menekankan, Otoritas Palestina menolak peran AS sebagai satu-satunya mediator dalam setiap negosiasi dengan Israel. Dia juga menyerukan digelarnya konferensi perdamaian internasional di bawah pengawasan PBB berdasarkan inisiatif perdamaian Arab.

Baca juga : Selamat Jalan, Sahabat (In Memorial Kristanto)

Sementara pemimpin Hamas, Ismail Haniyah dalam pidatonya menyatakan, rencana Timur Tengah yang saat ini dijalankan AS, bertujuan menciptakan koalisi regional yang memungkinkan Israel melakukan penetrasi ke negara-negara Arab, dengan cara membuka hubungan-hubungan diplomatik.

"Kami sedang melalui periode yang berisiko, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan (merupakan) ancaman strategis terhadap perjuangan Palestina dan kawasan sekitarnya," katanya.

Haniyah juga menyerukan pembentukan program politik demi mengakhiri perjanjian Kesepakatan Oslo, dan untuk dapat menyatukan kembali persatuan Palestina.

Kesepakatan Oslo adalah perjanjian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1993. Di antara isinya adalah, pengakuan oleh PLO terhadap Negara Israel dan pengakuan Israel terhadap PLO, sebagai perwakilan rakyat Palestina dan sebagai mitra negosiasi.

Baca juga : Menkop UKM Fasilitasi Koperasi Nelayan Dengan Perusahaan Perikanan

Kesepakatan ini juga membentuk Otoritas Palestina yang ditugasi dengan pemerintahan mandiri terbatas di beberapa bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza; dan mengakui PLO sebagai mitra Israel dalam perundingan.

Masalahnya, Israel tidak mengakui Hamas. Padahal, Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah) atau Gerakan Pertahanan Islam, saat ini memerintah Jalur Gaza, Palestina, setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina 2006, dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan. Namun, Israel, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Yordania, Mesir dan Jepang mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

Sedangkan Fatah, sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, tetapi adalah faksi terbesar dalam PLO, sebuah konfederasi multipartai.

Fatah atau Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina adalah sebuah partai politik di Palestina, yang didirikan pada 1958. Partai ini memiliki tujuan mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina.

Baca juga : Pesawat Tempur Israel Serang Hizbullah Lebanon

Terkait perkembangan terakhir, seperti diketahui, pada 13 Agustus lalu, UEA dan Israel mengumumkan perjanjian yang ditengahi AS untuk menormalkan hubungan kedua negara, termasuk membuka kedutaan di wilayah masing-masing.

Kesepakatan ini di saat yang sama dikecam oleh Otoritas Palestina dan faksi-faksi perlawanan lainnya. Karena kesepakatan ini dinilai tidak akan menolong kepentingan Palestina. Sebaliknya, justru mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.