Transformasi Perpustakaan Turut Dorong Ciptakan Masyarakat Sejahtera

RM.id  Rakyat Merdeka - Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dipercaya turut mendorong menciptakan masyarakat sejahtera. Yakni, keadaan yang lebih baik ketika masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai di berbagai jenjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Hadiat mengatakan, program menciptakan masyarakat sejahtera melalui transportasi perpustakaan sudah termasuk dalam rencana kerja pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah mencantumkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya dengan mendorong tingkat literasi masyarakat. Jadi, tidak hanya yang ada di pendidikan normal, tapi juga nonformal yang ada di dalam masyarakat, melalui perpustakaan. 

Targetnya adalah peran dari perpustakaan di masyarakat yang menjadi sentral. Diakui Hadiat, selama ini perpustakaan dinilai hanya unit layanan yang memberikan informasi dan pengetahuan dengan berbagai koleksi buku dan media lainnya. Namun, masyarakat ingin mendapatkan transformasi pengetahaun melalui layanan perpustakaan yang lebih luas dari itu. 

Baca juga : Bantu PMI, Relawan Siaga Ajak Masyarakat Donor Darah

“Maka, kami rumuskan dalam kebijakan dengan melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kita lakukan peningkatan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer dan internet, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta melakukan advokasi dan membangun kemitraan,” ungkap Hadiat. 

Jadi, dengan cara transformasi perpustakaan ini, bisa menarik masyarakat datang selain mendapatkan pengetahuan dari buku-buku koleksi dan akses internet, juga diarahkan ke materi-materi yang diberikan untuk dapat diterapkan di dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Dengan transformasi perpustakaan seperti itu, bentuk layanannya maupun fasilitas layanan harus berubah, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini harus bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat pada kehidupan, mata pencaharian ekonomi dan lainnya. Untuk itu, diperlukan pembelajaran atau pelatihan yang dipersiapkan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun desa yang dengan memanfaatkan bebragai potensi yang ada di wilayahnya.  

Sebagai perumus kebijakan, Bappenas memastikan implentasi kebijakan tersebut berjalan dengan mengalokasikan pembiayaan dalam APBN dan transfer ke daerah baik untuk jangka menengah maupun tahunan. Mulai RPJM yang dirumuskan jelas sasaran targetnya, seperti berapa yang berhasil meningkat budaya literasinya. Pemerintah ingin masyarakat melek pengetahuan sehingga bisa produktif. “Masyarakat kalau tak dibekali ilmu yang praktis, akan seperti itu saja kehidupannya. Dengan membawa ke perpustakaan, bisa tingkatkan pengetahaun dan keterampilannya dan menjadi lebih produktif,” jelasnya.

Baca juga : Tito All Out Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Bappenas bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melakukan tahapan sosialisasi program dan membangun komitmen, penyediaan buku, komputer, dan internet, bimbingan teknis, pendampingan (mentoring) dan stakeholder meeting serta peer learning meeting. Semua hal tersebut selalu dimonitoring dan evaluasi di setiap tahapan hingga ke tingkat kabupaten maupun desa. 

Perpusnas menggandeng Dinas Perpustakaan Daerah dan melibatkan tenaga-tenaga yang dilatih guna memperkuat kualitas akses perpustakaan. Sementara, pihak Bappenas bersama Perpusnas dan juga kementerian lain, yakni Kemendagri dan Kemenkeu memastikan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa terlaksana baik. Untuk tantangan ke depan, tak bisa sepenuhnya mengandalkan peran pemerintah saja, karena sebagai inisiator untuk mendorong transformasi perpustakaan ini bisa dibentuk secara inklusif, pada tataran manfaat bisa dilaksanakan masyarakat secara mandiri, termasuk direplikasi oleh pemerintah daerah dengan menafaatkan APBD. 

“Maka kami terus mendorong dalam regulasi kelembagaan dan bantuan teknis untuk bisa mendorong keterlibatan masyarakat di dalam upaya ini, karena kami ingin memastikan kesinambungannya. Maka kami upayakan agar ini dirasakan semua pihak masyarakat yang terlibat secara intensif,” jelasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.