Dark/Light Mode

Kesal Dituding Lakukan Genosida

China Hukum 28 Pejabat Era Trump

Jumat, 22 Januari 2021 05:12 WIB
Pendukung Donald Trump di Tokyo, Jepang, turun ke jalan. (Foto : Reuters).
Pendukung Donald Trump di Tokyo, Jepang, turun ke jalan. (Foto : Reuters).

RM.id  Rakyat Merdeka - China menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat era Donald Trump. Langkah ini diambil, persis begitu berakhirnya kekuasaan presiden dari Partai Republik itu.

Total, ada 28 pejabat era Trump, plus anggota keluarganya, yang dilarang masuk China, Hong Kong dan Makau karena sanksi tersebut. China mengumumkan sanksi tersebut di website resmi pemerintahannya, Kamis dini hari (21/1), tepat di saat Joe Biden diambil sumpahnya sebagai Presiden AS.

Berita Terkait : Donald Trump Cuek

China menyebut, sanksi tersebut sebagai balasan atas tuduhan genosida yang dikeluarkan pejabat era Trump, salah satunya Mike Pompeo. “(Menteri Luar Negeri Mike) Pompeo dan yang lainnya telah merencanakan, mempromosikan, dan melaksanakan serangkaian gerakan gila, mencampuri urusan dalam negeri China dengan serius, merusak kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS,” pernyataan pemerintah China.

Pejabat AS lainnya yang turut mendapat sanksi antara lain Penasihat Perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O’Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, Duta Besar PBB Kelly Craft, dan mantan penasihat Trump, Steve Bannon.

Baca Juga : Fenomena Deterritorialisasi Dunia Islam (4)

Pakar sanksi di lembaga Dewan Atlantik Brian O’Toole menilai, tindakan China ini sebagai pembalasan. “Menargetkan mantan dan pejabat AS yang tak lagi menjabat adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa,” katanya.

Pompeo, yang kerap mengkritik China menyatakan pada Selasa (19/1) bahwa China telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Muslim Uighur.

Baca Juga : Istri KSAD Belajar Kegigihan Melestarikan Budaya Tradisional Dari Tari Sintren

Selanjutnya, China menyatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru Presiden Joe Biden.
 Selanjutnya