Warga Malaysia Ngotot Demo Desak PM Muhyiddin Mundur

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah pandemi Covid-19 yang terus meroket di Malaysia, kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin digoyang. Warga negeri jiran itu ngotot akan menggelar unjuk rasa, mendesak PM mundur.

Namun Inspektur Jenderal Polisi Acryl Sani Abdullah Sani mengingatkan, siapapun yang ketahuan melanggar Standard Operating Procedure (SOP), akan ditindak tegas. SOP itu diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, atau Undang-Undang 342.

“Peran kami mendukung Pemerintah menekan penye­baran Covid-19. Polisi tetap berkomitmen dan akan terus memantau kepatuhan SOP demi keamanan dan kesehatan ma­syarakat,” katanya.

Namun, ancaman hukuman tidak menyurutkan niat mereka melakukan aksi. Pencetus gerakan #Lawan ini, Sekretariat Solidariti Rakyat (SSR), sudah menyebar ajakan turun ke jalan sejak pekan lalu. Mereka beren­cana menggelar aksi di Dataran Merdeka hari ini pada pukul 11.00 waktu setempat.

Baca juga : 10 Negara Sahabat Tawarkan Bantuan

Mereka menuntut Muhyiddin lengser dari jabatannya, karena dianggap gagal menangani pan­demi Covid-19. SSR bertekad menggelar aksi, walau terpaksa melawan aturan terkait penanganan pandemi.

Sebagai ajang pemanasan, SSR juga sudah menggelar konvoi membawa bendera hitam pada pekan lalu di beberapa titik di Malaysia. Selama sepekan ini, kepolisian Malaysia sudah me­manggil lebih dari 20 orang dari SSR dan kelompok masyarakat lain terkait konvoi tersebut.

Untuk menekan penularan Co­vid-19, Malaysia sudah menerapkan lockdown sejak 1 Juni lalu. Namun demikian, kasus Covid-19 di Malaysia masih terus melonjak.

Sebelumnya, pada Kamis (28/7) sebuah survei menun­jukkan, angka kepuasan pada Muhyiddin berada di posisi terendah, yaitu 85 persen. Pub­lik disebut menginginkannya meletakkan jabatan. Survei itu digelar Institut Darul Ehsan dari 11-18 Juli 2021, melibatkan 7.986 responden.

Baca juga : Rakyat Malaysia Desak PM Muhyiddin Mundur

Hanya 12 persen yang masih menginginkan Muhyiddin men­jabat, dengan 3 persen lainnya mengaku tak bisa memutuskan. Tuduhan kebijakan yang inkon­sisten, ditambah hukuman stan­dar ganda, menjadi penyebab pemimpin koalisi pemerintah, Perikatan Nasional (PN) berada dalam tekanan.

Dilansir World of Buzz, ke­marin, responden yang berusia 18-66 tahun, mendesak Muhyid­din lengser.

Temuan yang dipaparkan Insti­tut Darul Ehsan sejalan dengan jajak pendapat dari People’s Mood Survey pada Februari lalu. Dalam survei tersebut, 46 responden menginginkan PM Malaysia sejak Maret 2020 turun dari kekuasaan.

Tuntutan itu makin deras sejak parlemen kembali bersidang pada 26 Juli lalu. Bahkan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah juga menyatakan kekecewaan, dan ikut mendesak Muhyiddin mundur.

Baca juga : Kasus Harian Masih Di Atas 5.000, Malaysia Perpanjang Lockdown Hingga 28 Juni

Muhyiddin naik ke kekuasaan pada Februari 2020, setelah menggulingkan koalisi Mahathir Mohamad, Pakatan Harapan (PH). [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.