Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dibarter Vaksin Covid, Deal Militer Diteken

Duterte Takluk Ke AS

Rabu, 4 Agustus 2021 05:10 WIB
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyampaikan pidatonya pada peringatan 123 tahun upacara proklamasi kemerdekaan Filipina pada Sabtu, 12 Juni 2021. (Foto :  AP/Aaron Favila)
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyampaikan pidatonya pada peringatan 123 tahun upacara proklamasi kemerdekaan Filipina pada Sabtu, 12 Juni 2021. (Foto : AP/Aaron Favila)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ternyata, masih ada kisah di balik kesepakatan militer Amerika Serikat (AS) dengan Filipina. Presiden Rodrigo Duterte mengakui, ia menyetujui kerja sama penempatan pasukan AS di negaranya berlanjut, karena tawaran bantuan vaksin Covid-19 dari AS.

Pengakuan itu dibuat Duterte dalam pidato di televisi pada Senin malam (2/8). Duterte blak-blakan menyatakan, sum­bangan vaksin telah mem­buatnya yakin untuk tetap mempertahankan kesepakatan militer dengan AS. Padahal sebelumnya, Duterte berkali-kali mengancam menghentikan kesepakatan Visiting Forces Agreement (VCA) itu, terkait tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya, ada konsesi un­tuk melanjutkan kesepakatan militer karena vaksin Covid-19. Kemarin, lebih dari 3 juta dosis vaksin Moderna bantuan dari AS tiba di Filipina. Itu hanya seba­gian dari jumlah yang dijanjikan.

Berita Terkait : Aktivitas Dan Kantor Di Jakarta Bersiap-siap Normal Kembali

“Ini hanya memberi dan menerima. Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat, (Joe Biden), Pemerintah, dan rakyat Amerika karena tidak melupakan kami. Jangan lupakan kami karena kami memiliki pandangan yang sama tentang geopolitik, terutama di Asia Tenggara,” kata Duterte, dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/8).

Kondisi wabah Covid-19 di Filipina memaksa pemerintah mengubah sikap soal kehadiran pasukan AS secara drastis. Ta­hun lalu, Duterte mengancam mengakhiri kesepakatan berusia 23 tahun itu karena kritikan AS soal catatan HAM pemerin­tahnya. Terutama soal perang melawan kejahatan narkoba. Alasan lain yang membuat dia murka adalah penolakan AS untuk memberi visa kunjungan kepada seorang senator Filipina.

Sebelumnya, Menteri Per­tahanan (Menhan) Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan, dia tidak yakin alasan Duterte berubah pikiran. Tapi yang jelas, Duterte membuat keputusan tersebut usai bertemu Menhan Austin di Manila pada Kamis (29/7) waktu setempat.

Berita Terkait : Gelar Vaksinasi Covid-19, Bank DKI Dijempolin Anies

“Presiden memutuskan men­cabut surat penghentian VFA. Kami kembali ke jalur,” ujar Lorenzana dalam konferensi pers di Manila bersama Austin pada Jumat (30/7).

Austin menyambut baik kepu­tusan itu. Menurutnya, pakta tersebut memberi kepastian di masa depan. “Kami dapat melakukan perencanaan jangka panjang dan melakukan berbagai jenis latihan,” kata Austin, dilan­sir Reuters, kemarin.

Juru Bicara Duterte, Harry Roque menjelaskan, keputusan presiden itu didasarkan pada penegakan kepentingan inti strategis Filipina. Serta kejelasan posisi AS tentang kewajiban dan komitmennya di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty/MDT).

Berita Terkait : Dukung Vaksinasi Covid-19, Tim Bali United Gelar Aksi Sosial

Filipina adalah sekutu AS. Beberapa perjanjian militer bergantung pada VFA. Bagi AS, merotasi pasukan penting tidak hanya untuk pertahanan Fili­pina. Tapi secara strategis untuk melawan perilaku asertif China di wilayah tersebut. “Keputusan Duterte membuka kemungkinan memperkuat aliansi,” kata Greg Poling, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional. [DAY]