RI Tingkatkan Kerja Sama Multilateral Untuk Pemulihan Ekonomi Dan Kesehatan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia kembali dipercaya untuk memimpin pembahasan isu-isu pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat di forum multilateral United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Peran ini dijalankan Duta Besar RI di Bangkok dan Wakil Tetap RI untuk UNESCAP Rachmat Budiman sebagai ketua dalam Third Session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development (MPFD).  

Third Session of the Committee on MPFD yang berlangsung pada 20-22 Oktober 2021 dibuka UN Under-Secretary General dan Executive Secretary ESCAP Armida S Alisjahbana. Menggarisbawahi arti penting pembangunan ekonomi di masa pandemi, Armida menyatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan strategi, serta menyelaraskan sumber daya fiskal dan keuangan dengan upaya pembangunan yang akan memberikan hasil yang signifikan di masa depan.

Pembahasan ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam special remarks, Sri Mulyani menekankan upaya Indonesia dalam pemulihan pasca pandemi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. “Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana Pemerintah merancang kebijakan sehingga no one is left behind,” ungkapnya, seperti keterangan KBRI Bangkok yang diterima RM.id, Kamis (21/10). 

Baca juga : Bamsoet Optimistis Kadin Bantu Pemulihan Ekonomi Indonesia

Prioritas pemulihan inklusif harus juga fokus pada upaya penyelamatan masyarakat dari health trap di saat pandemi. Penyelamatan ini dilakukan melalui strategi pemberian vaksin, pengujian, penelusuran dan pengobatan Covid-19, serta pembangunan sistem kesehatan yang andal dan efektif. 

Selain itu, juga diperlukan pemberian dukungan kepada masyarakat dan keluarga miskin dengan menciptakan jaringan pengaman sosial dan pemberian subsidi, misalnya untuk penggunaan listrik dan internet. Dukungan terhadap UKM penting untuk memberikan akses new capital yang memerlukan kerja sama erat dengan lembaga keuangan yang didukung dengan akses terhadap teknologi digital.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam upaya pemulihan berkelanjutan selama pandemi, diperlukan strategi untuk merancang green recovery. Antara lain melalui komitmen untuk building green growth dan investasi pada new renewable energy yang dilakukan dengan cara yang terjangkau dan adil, serta dengan memperkenalkan carbon market, termasuk carbon taxation. 

Baca juga : Ridwan Kamil Pastikan Pemulihan Kontingen PON Sesuai Regulasi

“Peran lembaga multilateral seperti PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ini sangat penting. Sumber daya keuangan untuk menyediakan global public goods dalam menjaga kesiapsiagaan pandemi membutuhkan kerja sama di tingkat global,” ucapnya. 

Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa perlunya kolaborasi dan koordinasi di tingkat kawasan dan global untuk mengatasi tantangan reformasi dan pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat di masa pandemi.

Committee on MPFD bertemu setiap dua tahun dan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi kebijakan dan opsi pembangunan ekonomi regional, serta pendekatan terpadu untuk pembiayaan pembangunan. Pada sesi ketiga kali ini, dibahas berbagai langkah fiskal, moneter, dan keuangan yang akan mendukung kawasan dalam mendapatkan kembali momentum ekonomi dan memastikan bahwa pemulihan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). [USU] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.