Jangan Sampai UU HPP Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengingatkan, jangan sampai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi Covid-19.

Senator dari Bengkulu ini menjelaskan, secara mekanisme, UU yang diklaim sebagai bentuk Reformasi Perpajakan itu seperti cantrang yang tidak peduli dengan ukuran dan jenis ikan. Malah, berpotensi merusak terumbu karang yang dijaring.

Baca juga : Wakil Ketua MPR: Pandemi Tumbuhkan Sikap Toleransi Dan Kebersamaan

"Kebijakan seperti Ini tentu sangat resisten dan berisiko bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi kelompok mayoritas dalam struktur sosial kita," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Jumat (8/10).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini memberikan contoh, salah satu aturan dalam UU tersebut menyatakan, penghasilan yang terkena pajak dimulai dari angka Rp 4,5 juta.

Baca juga : Lutfi Mainkan Jurus Pertumbuhan Ekonomi

"Tentu kita akan prihatin jika masyarakat, khususnya millenial yang berpenghasilan 5 juta, harus menanggung beban fiskal negara dengan menyetor 5 persen gaji bulanannya," tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.