Dewan Pers

Dark/Light Mode

Gus Halim Harap Anggaran Dana Desa 2022 Tidak Diturunkan

Selasa, 7 September 2021 15:16 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Humas Kemendes PDTT)
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Humas Kemendes PDTT)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta jumlah dana desa tahun 2022 tidak mengalami penurunan. Yakni, tetap pada posisi Rp 72 triliun.

Wacana penurunan jumlah anggaran untuk dana desa dari Rp 72 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 68 triliun pada tahun 2022 ini, masih menjadi pembahasan di DPR.

Berita Terkait : Gus Halim Canangkan ASN BerAKHLAK Dan Agen Perubahan Kemendes PDTT

"Kita berharap (jumlah dana desa tahun 2022) kembali ke Rp 72 triliun," ujarnya, saat menjadi pembicara kunci pada Talkshow Interaktif yang digelar oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) secara daring, Selasa (7/9).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengakui, wacana dilakukannya refocusing dana desa baru terjadi saat ini. Meski demikian, Ia tetap berharap jumlah dana desa tahun depan tidak mengalami penurunan.

Berita Terkait : Gus Halim Ingin Kerja Sama Pertamina Dan BUMDes Tanpa Pihak Ketiga

"Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak muncul benaran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp 72 triliun untuk desa dengan jumlah 74.961, sedikit bertambah dari tahun 2019 jumlah desanya sebanyak 74.953 desa," harap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Tapi kalaupun turun, menjadi Rp 68 triliun, Gus Halim meyakini hal itu tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa.

Berita Terkait : Tinjau Pertashop Di Sidoarjo, Mendes Halim Ikut Ngisiin BBM Warga

Soalnya, program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa.

“Kalau toh tetap pada Rp 68 triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping," bebernya.
 Selanjutnya