Subsidi Transportasi Dipangkas Lebih 50 Persen, Kemiskinan Dan Macet Mengintai

Djoko Setijowarno
Pengamat Transportasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Angkutan umum tidak sekadar berbicara soal kemacetan, tetapi memiliki korelasi yang signifikan terhadap kemiskinan. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sering kali memiliki akses transportasi yang buruk. 

Sangat disayangkan, pemangkasan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis justru berdampak pada sektor lain, termasuk transportasi umum yang harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum seharusnya mempertimbangkan kelompok rentan yang membutuhkan akses transportasi layak.

Pada 2024, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 437,9 miliar untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor. Namun, pada 2025, anggaran ini menyusut drastis menjadi Rp 177,5 miliar untuk enam kota lama dan dua kota baru. Besaran anggaran tiap kota bervariasi antara Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar (Kompas, 16 Januari 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang layak didukung, namun harus dilaksanakan secara selektif agar tidak mengurangi anggaran kementerian atau lembaga lain yang sama pentingnya, termasuk transportasi umum, yang menjadi salah satu elemen utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang yang terangkut sejak Juni 2020 hingga 2023 mencapai 72.138.046 orang, dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar. 

Subsidi untuk program BTS terus meningkat dari Rp 49,93 miliar pada 2020 menjadi Rp 573,36 miliar pada 2023, tetapi mengalami penurunan drastis pada 2025. Anggaran yang disediakan pada 2025 hanya cukup untuk 6 kota, yaitu yakni Palembang (Rp 8,7 miliar), Makassar (Rp 17 miliar), Banyumas (37,5 miliar), Surabaya (13,8 miliar), Balikpapan (Rp 20,7 miliar), dan Surakarta (Rp 27 miliar). Dua kota baru, yakni Manado dan Pontianak masing-masing Rp 15,8 milliar dan Rp 16,1 miliar.

Baca juga : 2024, Penurunan Angka Kemiskinan Di Sumatera Utara Tertinggi Di Indonesia

Sebelumnya, pada 2024, program BTS diterapkan di 11 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya dan Balikpapan. Jumlah penumpang selama 2024 mencapai 16.047.887 orang dengan fare box Rp 47,65 miliar. 

Di Kota Medan (Trans Metro Deli), terdapat 5 koridor dengan 72 bus. Seluruh koridor telah diserahkan (handover) kepada Pemda pada 16 Agustus 2024. Kota Palembang (Trans Musi Jaya) beroperasi di 6 koridor dengan 66 bus serta 7 koridor feeder dengan 55 armada. Terdapat penambahan 1 koridor pada bulan Agustus 2024, diikuti substitusi bus besar menjadi bus mikro pada November 2024. 

Kota Bandung (Trans Metro Pasundan) beroperasi di 5 koridor dengan 96 bus. Dua koridor telah diserahkan kepada Pemda pada Januari 2024. Surakarta beroperasi di 6 koridor dengan 116 bus serta 6 koridor feeder dengan 111 armada. Sebanyak 3 koridor feeder telah diserahkan kepada Pemda pada Januari 2024.

Kabupaten Banyumas (Trans Banyumas) dioperasikan di 4 koridor dengan 52 bus. Yogyakarta memiliki 3 koridor dengan 44 bus. Provinsi Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula) beroperasi di 4 koridor dengan 75 bus. Seluruh koridor telah diserahkan kepada Pemda pada Mei 2024. Kota Surabaya beroperasi di 2 koridor dengan 17 bus. Satu koridor diserahkan kepada Pemda pada Juli 2024. 

Pemprov Bali (Trans Metro Dewata) beroperasi di 6 koridor dengan 105 bus, dengan penambahan 1 koridor pada Agustus 2024. Kota Makassar (Trans Mamminasata) beroperasi di 4 koridor dengan 87 bus. Sebanyak 2 koridor tidak beroperasi pada 2024. Penambahan 1 koridor dilakukan pada Agustus 2024. Kota Balikpapan (Balikpapan City Trans) beroperasi di 2 koridor dengan 19 bus, yang mulai beroperasi pada Juli 2024.

Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga menganggarkan pembenahan angkutan umum di Bodetabek, seperti Trans Pakuan (4 koridor di Kota Bogor), Trans Depok (1 koridor di Kota Depok), dan Trans Patriot (1 koridor di Kota Bekasi). Operasional baru direncanakan mulai Februari 2025.

Baca juga : Jimly: Pasca Preshold Nol Persen, Makin Banyak Capres Makin Baik

Sungguh ironis, di tengah upaya pemerintah mewujudkan visi Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, urusan angkutan umum justru diabaikan. Janji memberikan subsidi untuk angkutan perkotaan seakan dilupakan. Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi.

Transportasi umum adalah salah satu indikator kota yang layak huni. Keberadaan angkutan umum tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara, atau menurunkan angka kecelakaan, tetapi memiliki dampak yang lebih luas di Indonesia.

Transportasi umum yang tidak dikelola dengan baik berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Misalnya, di beberapa wilayah di Jawa Tengah, minimnya angkutan umum menyebabkan anak-anak putus sekolah, yang berkontribusi pada peningkatan angka pernikahan dini dan kelahiran bayi stunting.

Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi. Pembiaran terhadap kondisi ini akan mempercepat hilangnya layanan angkutan umum. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar dalam layanan angkutan perkotaan.

Di Indonesia, terdapat 552 pemerintah daerah (38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota). Jika saat ini baru 14 kota yang dibenahi, kapan seluruh daerah dapat memiliki layanan angkutan umum yang memadai?

Kewajiban pemerintah daerah yang akan menerima bantuan Program BTS meliputi:
    1.    Bersedia membuat kebijakan push and pull strategy.
    2.    Bersedia menyediakan prasarana halte atau bus stop serta rambu atau marka yang dibutuhkan.
    3.    Memiliki Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT).
    4.    Memiliki regulasi terkait penyelenggaraan angkutan umum.
    5.    Memahami pentingnya melanjutkan program stimulan hingga tahap handover.
    6.    Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholder daerah.
    7.    Mendapatkan dukungan dan persetujuan DPRD.
    8.    Mendapatkan dukungan dari Organda.
    9.    Memasukkan program ini ke dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja (Tedy Murtedjo, 2025).

Pengendali Inflasi

Baca juga : Menkeu: Defisit APBN 2024 Terkendali Di Angka 2,29 Persen, Ekonomi Membaik

Angkutan umum juga berperan dalam mengendalikan inflasi. Misalnya, program Angkot Feeder Musi Emas di Palembang yang memberikan layanan gratis membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari sekaligus menekan tingkat inflasi, (Dishub Palembang, 2025). 

Begitu pula di Kabupaten Kutai Kartanegara, subsidi untuk trayek bus perintis dari Samarinda ke Kembang Janggut hingga Tabang sebesar Rp 140 juta per tahun telah berjalan selama empat tahun dan berdampak positif pada pengendalian inflasi daerah. (Dishub Kutai Kertanegara, 2025)

Pemerintah seharusnya tidak mengurangi anggaran subsidi angkutan umum, melainkan menambahnya. Langkah ini penting agar visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, namun akan menjadi kenyataan.

Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.