Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik Lebaran

Djoko Setijowarno
Pengamat Transportasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Peluang warga kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan mudik gratis semakin berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan dana untuk Program Mudik Gratis. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi seharusnya bersikeras meminta agar Program Mudik Gratis tetap diadakan demi keselamatan, sekaligus untuk meringankan beban keuangan masyarakat. 

Tujuan diadakannya mudik gratis adalah untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda empat dan roda dua), sehingga angka kecelakaan dapat ditekan.

Lebaran merupakan momentum bagi pemerintah untuk memberikan layanan mudik yang aman. Bagi masyarakat, Lebaran menjadi sesuatu yang sakral sehingga sayang untuk dilewatkan. Warga berupaya merayakan Idulfitri di kampung halaman. 

Untuk memenuhi keinginan tersebut, mudik pun wajib dilakukan sebelum hari Lebaran tiba. Kecenderungan merayakan Lebaran terlihat dari pengalaman setiap tahun, saat arus mudik selalu meningkat menjelang perayaan Idulfitri. Mudik yang aman tentunya mendorong pemudik untuk semakin banyak menggunakan angkutan umum. 

Setiap tahun, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran. Sejak tahun 2024, hasil survei menunjukkan bahwa angkutan umum (kereta api antarkota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik.

Adapun hasil Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengguna moda transportasi kereta api antarkota mencapai 39,32 juta orang (20,3 persen), bus 37,51 juta orang (19,37 persen), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29 persen), sepeda motor 31,12 juta orang (16,07 persen), mobil sewa 11,64 juta orang (6,01 persen), pesawat 10,97 juta orang (5,67 persen), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5 persen), mobil travel 8,27 juta orang (4,27 persen), kapal laut 2,9 juta orang (1,5 persen), angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95 persen), kereta cepat 1,42 juta orang (0,73 persen), kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65 persen), mobil angkutan sewa khusus (taksi daring) 1,07 juta orang (0,55 persen), taksi reguler 153,93 ribu orang (0,08 persen), dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07 persen).

Melihat hasil survei dua tahun terakhir (tahun 2023 dan 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Pada tahun-tahun sebelumnya, mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Baca juga : DPR: Danantara Efisiensikan Pengeluaran Dan Janjikan Keuntungan

Namun, pada mudik Lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran untuk mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut dipangkas demi efisiensi. Seharusnya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipotong, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.

Penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik. Sementara itu, kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik. Artinya, jika diserahkan kepada BUMN pada tahun 2025, mereka harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun sebelumnya, setidaknya sekitar 165.000 pemudik. 

Mampukah BUMN menyediakan anggaran untuk itu? Padahal, BUMN telah menetapkan rencana kerja satu tahun ke depan.

Menhub seharusnya meminta kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Presiden Prabowo Subianto agar Program Mudik Gratis tetap diadakan. Program ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi guna menekan angka kecelakaan.

Di samping itu, Menhub dapat menjanjikan manajemen yang lebih baik, misalnya pendaftaran cukup melalui satu aplikasi. Hal ini pasti akan meningkatkan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum. Kursi kosong tidak akan banyak ditemukan karena pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Pendaftar yang tidak memberi tahu pembatalan akan dikenai sanksi berupa larangan mengikuti mudik gratis pada tahun berikutnya.

Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat sebesar 13–14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol, bagi masyarakat menengah ke bawah, hal ini tetap menjadi beban keuangan. Mereka tidak bisa berhemat jika ingin mudik Lebaran. 

Bukankah akan lebih murah jika menggunakan moda transportasi bus gratis, kereta api gratis, dan kapal laut gratis? 

Masyarakat menengah ke bawah yang sebelumnya mudik secara gratis kini harus mengeluarkan uang untuk mudik.
Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini menikmati mudik Lebaran gratis, pada tahun 2025 peluangnya berkurang karena program tersebut tidak dianggarkan lagi. 

Baca juga : Jaga Transparansi, Prabowo Tegaskan Danantara Bisa Diaudit Setiap Saat

Mereka hanya bergantung pada BUMN untuk mudik gratis tahun ini.
Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni keberatan jika dibebani program mudik gratis. Selama ini, PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan.

Kuota Mudik Gratis

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (2024), kuota mudik gratis Kementerian Perhubungan tahun 2023 mencapai 80.792 penumpang dan tahun 2024 sebanyak 85.694 penumpang. 

Rinciannya, kuota bus gratis meningkat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu tahun 2023 (24.072 penumpang) dan tahun 2024 (30.088 penumpang); kuota kereta api gratis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 (46.720 penumpang) dan tahun 2024 (28.196 penumpang); serta kapal gratis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2023 (10.000 penumpang) dan tahun 2024 (27.410 penumpang).

Di sisi lain, kapasitas kuota total sepeda motor gratis (motis) tahun 2023 sebanyak 16.340 unit dan tahun 2024 (17.880 unit). Rinciannya, kuota tetap 900 unit sepeda motor pada tahun 2023 dan 2024. Motis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 (10.440 unit) dan tahun 2024 (12.180 unit), serta motis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2023 (5.000 unit) dan tahun 2024 (4.800 unit).

Peningkatan kuota kapal gratis tahun 2024 hingga 174 persen dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sangat membantu pemudik antarpulau yang tidak mampu membeli tiket pesawat. Sementara itu, kuota kereta api gratis mengalami penurunan 40 persen. Kuota bus gratis tahun 2024 meningkat sekitar 25 persen.

Travel Gelap Masih Menjamur

Mudik Lebaran 2024 ditandai dengan kecelakaan minibus (travel gelap) dari arah Jakarta yang melintas di lajur berlawanan arah (contraflow), kemudian oleng ke lajur kanan di Tol Cikampek Km 58. Sebanyak 12 penumpang minibus meninggal dunia.
Diperkirakan pada mudik Lebaran tahun 2025, pengguna travel gelap akan meningkat mengingat mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan ditiadakan. Menggunakan travel gelap lebih murah dan praktis.

Keberadaan travel gelap muncul karena tidak tersedianya lagi angkutan pedesaan. Sementara itu, kebutuhan mobilitas masyarakat pedesaan ke perkotaan (Jabodetabek) masih cukup tinggi. 

Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) diberikan keleluasaan mencapai pedesaan selama jaringan jalan memenuhi persyaratan. Selama ini, regulasi menetapkan bahwa bus AKAP hanya melayani antarterminal tipe A.

Baca juga : Bicara Efisiensi Anggaran, Erick: Ngapain Ngeluh

Bus AKAP menuju Kabupaten Wonogiri tidak hanya berhenti di Terminal Giri Adipura di Kota Wonogiri yang merupakan terminal tipe A, tetapi melanjutkan perjalanan hingga ke setiap kota kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Keberadaan bus AKAP hingga kota kecamatan telah mendekatkan akses ke pedesaan. Tidak ada angkutan travel gelap yang berasal dari Kabupaten Wonogiri.

Ada beberapa tips jika melewati lajur contraflow: pemudik hendaknya mempelajari jadwal dan ruas contraflow, memastikan mobil dan sopir dalam kondisi prima, bersiap sebelum pintu masuk jalur contraflow agar tidak melakukan manuver mendadak, menjaga kecepatan ideal 60 km/jam dan jarak aman, menghindari keluar dari lajur contraflow karena akan berhadapan dengan kendaraan dari arah berlawanan, serta memperhatikan bahwa tidak ada rest area di lajur contraflow.

Peran Pemerintah Daerah Di Musim Mudik Lebaran

Pemerintah daerah harus ikut melancarkan mudik Lebaran tahun 2025. Selain menertibkan sejumlah pasar tumpah di jalan nasional, mereka juga perlu menyediakan angkutan lanjutan di terminal, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Pemudik yang menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut akan dimudahkan jika tersedia angkutan lanjutan.

Sejumlah travel gelap di daerah dapat dimanfaatkan sebagai angkutan lanjutan. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dari APBD bagi operator angkutan umum lanjutan, misalnya pengganti BBM, sehingga tarif angkut tidak mahal. Calo yang sering berkeliaran di terminal, stasiun kereta api, dan pelabuhan harus dihilangkan.

Bagi pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui jalan tol, mereka dapat membuka rest area sementara yang lokasinya tidak jauh dari gerbang tol (GT). Dengan adanya rest area sementara yang dekat dengan GT, pemudik akan mendekatkan pemudik mendapatkan tempat istirahat.

Ketersediaan rest area di jalan tol pasti terbatas dengan banyaknya pemudik yang menggunakan tol. Pemudik di jalan tol tidak perlu memaksakan diri mencari rest area di dalam tol, tetapi dapat keluar melalui GT. Jangan menggunakan bahu jalan tol untuk beristirahat karena bahu jalan tol hanya digunakan untuk kondisi darurat.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.