Pancasila Sebagai Dasar Pemerintahan Di Tengah Tantangan Geopolitik

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Sila keempat ini mendorong penyelenggara negara untuk senantiasa mendengarkan ­aspirasi rakyat, mengguna­kan pendekatan dialogis dalam pengambilan kebijakan, serta mengedepankan musyawarah dalam menghadapi dilema geopolitik. Ini penting agar kebijakan strategis nasional, seperti pertahanan siber, pengembangan teknologi, dan hubungan luar negeri, tidak kehilangan legitimasi di mata rakyat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah puncak dari semua prinsip Pancasila dan sekaligus kunci utama dalam menjawab ketim­pangan struktural global. Dalam dunia yang diwarnai oleh sistem ekonomi yang eksploitatif dan ketergantungan teknologi pada negara-negara maju, Indonesia harus membangun kedaulatan ekonomi yang berkeadilan.

Baca juga : Pertemuan Prabowo Dan Megawati: Simbol Rekonsiliasi Nasional Dan Aktualisasi Pancasila

Pemerintah harus memperkuat ketahanan pangan, energi, dan digital dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal dan rentan. Strategi pembangunan harus dirancang agar tidak menambah ketim­pangan, melainkan memperkecil kesenjangan antardaerah dan antarkelompok sosial.

Penting juga ditekankan ­bahwa penerjemahan Pancasila dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan tidak boleh bersifat simbolik belaka. Pemerintahan yang berlandaskan Pancasila harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam desain strategis kebijakan yang ber­orientasi pada kepentingan ­nasional yang tepat guna. Dalam hal ini, pendekatan geopolitik Indonesia seharusnya tidak semata-mata berlandaskan perimbangan kekuatan (­balance of power), tetapi pada konsepsi strategis berbasis nilai dan kepentingan jangka panjang bangsa.

Baca juga : Memperkukuh Trisakti Dan Asta Cita Di Momentum Hari Lahir Pancasila

Maka Pancasila adalah ke­kuatan lunak (soft power) sekaligus fondasi kebijakan yang keras (hard policy) bagi Indone­sia dalam menghadapi geopolitik global yang penuh gejolak. Ia bukan hanya simbol atau jargon, melainkan sistem nilai yang ­hidup dan membim­bing arah pemerintahan. Ketika banyak negara mengalami krisis identitas, arah, dan legi­timasi, ­Indonesia memiliki ­warisan ­ideologis yang mapan dan ­relevan: Panca­sila.

Tugas kita sebagai bangsa adalah memastikan bahwa nilai-nilai luhur ini benar-benar menjadi dasar dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, dari diplomasi luar negeri hingga distribusi kesejahteraan dalam negeri. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi tantangan geopolitik, Indonesia tidak hanya mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan kawasan dan dunia yang lebih damai, adil, dan beradab.

Baca juga : Revitalisasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Pusat Dan Daerah

Prof. Dr. Ermaya ­Suradinata, SH, MH, MS, adalah Dewan ­Pakar BPIP RI dan Ketua ­Dewan ­Pembina Center for ­Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.