Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S. Ag., M.Si
RM.id Rakyat Merdeka - Laut Indonesia sangat luas. Lebih luas dari daratannya. Tapi perhatian kita pada mereka yang menjaga laut ini belum sebanding dengan luasnya.
Kita sering bangga dengan kekayaan laut, tapi jarang melihat bagaimana kondisi nyata para penjaganya. Kondisi ini tidak mudah dibayangkan jika kita tidak pernah terjun langsung ke dalamnya.
Saya pernah dipercaya sebagai pembina komite pemangku kepentingan dan kebijakan publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan saat Bapak Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri KKP.
Di sana, saya melihat langsung bagaimana anak-anak muda dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja. Mereka menghadapi cuaca buruk, kapal asing, dan risiko nyawa. Semua dijalani dengan semangat tinggi, meski fasilitas sangat terbatas.
Beberapa waktu lalu, di video yang beredar di media sosial resmi PSDKP KKP RI dengan durasi 1 menit 49 detik, kapal pengawas Orca 04 melakukan operasi di perairan Raja Ampat, Papua, mereka menemukan 21 rumpon ilegal milik kapal Filipina.
Bagi orang awam, mungkin ini cuma soal alat tangkap. Padahal ini soal siapa yang berhak atas ikan-ikan di laut kita. Ikan-ikan ini terganggu naluri alamiahnya karena rumpon tersebut.
Rumpon adalah alat untuk mengumpulkan ikan di satu titik. Kalau dibiarkan, ikan tidak akan menyebar ke wilayah nelayan lokal.
Baca juga : Hari Ini Lawan Jepang, Garuda Tes Kekuatan
Rumpon tersebut menjebak ikan dan membuat ikan tidak bisa masuk ke perairan dalam, dan menjadi sangat mudah ditangkap.
Jadi rumpon ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencuri ikan kita. Dari operasi ini saja, kerugian yang dicegah mencapai Rp16,8 miliar. Itu dari satu kawasan saja.
Operasi rumpon ini dilakukan dalam rangkaian patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlangsung pada 18–20 Juni 2025 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717, Samudra Pasifik.
Hal yang membuat nurani kita sebagai bangsa terganggu, adalah cara petugas mencabut rumpon itu. Mereka menyelam ke dasar laut tanpa tabung oksigen.
Hanya mengandalkan kemampuan fisik dan tekad. Tali-tali rumpon dipotong satu per satu agar ikan tidak lagi terjebak. Kerja seperti ini jarang diliput media, tapi semangat mereka nyata.
Tak hanya itu, kapal pengawas Hiu Macan 04 juga berhasil mengamankan dua kapal ikan asing berbendera Filipina yang melakukan pencurian ikan di wilayah utara Biak.
Penangkapan dilakukan dengan sangat terukur: tembakan peringatan dilepaskan ke udara, kemudian ke air. Setelah itu, jika tak ada perlawanan, kapal asing didekati dan awak kapalnya diamankan. Semua dilakukan dalam standar operasi yang profesional dan aman.
Baca juga : Fraksi PKS DPR: Perjuangan Paus Fransiskus Bagi Palestina Harus Berlanjut
Pertanyaannya: sudahkah negara hadir penuh dalam pengawasan seperti ini? Sudahkah kapal pengawas kita cukup untuk melindungi perairan seluas ini? Sudahkah petugas mendapat pelatihan dan perlengkapan yang layak?
Ini bukan soal menyalahkan siapa. Ini ajakan melihat kenyataan. Kalau kita sepakat laut adalah masa depan bangsa, maka pengawasannya harus diperkuat.
Direktorat Jenderal PSDKP tidak bisa terus bekerja dalam kondisi darurat. Mereka butuh dukungan kebijakan, anggaran, dan perhatian publik.
Kepemimpinan Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., harus diapresiasi. Beliau melihat bagaimana personel bekerja di laut.
Dalam pernyataannya setelah operasi, beliau menegaskan: “Laut harus kita jaga untuk anak cucu. Laut harus dikelola dengan bijak, dan laut adalah pemersatu bangsa.” Tapi beliau tidak bisa sendirian. Dukungan harus datang dari semua pihak.
Pencurian ikan bukan hanya merugikan ekonomi nasional. Ini juga soal martabat sebagai negara kepulauan.
Bagaimana kita membiarkan kapal asing bebas memasang alat tangkap di laut kita, sementara nelayan sendiri kesulitan mencari ikan? Bagaimana dengan kedaulatan laut kita? Apakah kedaulatan laut kita terganggu? Jelas.
Baca juga : PSIS Semarang Dalam Situasi Sulit, Tapi Harus Bangkit
Namun apakah ini hanya menjadi sebuah pandangan yang kita lihat saja, tanpa bisa berbuat apa-apa? Tentu tidak.
Kita ingin laut Indonesia jadi sumber pangan yang berkelanjutan. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau pengawasannya kuat. Itu hanya tercapai jika aparatnya dilindungi dan dihormati. Dan bisa terjadi jika kapal pengawasnya tidak kalah canggih dan cepat dari kapal pencuri.
Di laut, petugas kita mungkin tidak punya banyak hal. Tapi mereka punya semangat luar biasa untuk menjaga negeri. Jangan sampai semangat itu padam karena negara lalai hadir bersama mereka.
Negara harus hadir. Kepada Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, kami segenap bangsa Indonesia, memercayakan pengawasan laut kepada Anda. Amanahlah, Pak.
Laut Indonesia terlalu luas untuk dibiarkan tanpa penjaga. Para penjaga itu sudah ada. Mereka bekerja dalam senyap, menyelam tanpa tabung, pulang tanpa tepuk tangan.
Mereka tidak menuntut banyak, tapi layak mendapat lebih. Mungkin betul bahwa di laut sendiri, kita tidak berdaya, namun menyerah? Rasanya bukan pilihan.
Penulis adalah Pembina Komite Pemangku Kepentingan dan Kebijakan Publik (KPK2P) KKP RI Masa Tugas 2019–2020
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
