Dark/Light Mode
Tausiah Politik
RM.id Rakyat Merdeka - Sayid Quthub pernah memberikan peringatan kepada dunia Islam agar agama tidak hanya dilibatkan untuk memecahkan persoalan akibat, sementara sebab yang melahirkan akibat tersebut sama sekali tidak disentuh.
Bagaimana mungkin agama diminta menyelesaikan dampak yang muncul akibat penerapan suatu sistem nilai, sementara sistem itu sendiri dibangun tanpa melibatkan agama?
Setiap sistem nilai pada dasarnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menghadapi konsekuensi yang ditimbulkannya. Seolah-olah Sayid Quthub ingin mengingatkan kita bahwa agama jangan hanya ditempatkan di sektor hilir, tetapi juga harus dilibatkan di sektor hulu.
Contoh kebijakan yang hanya melibatkan agama di sektor hilir adalah ketika agama diminta berperan dalam penyelesaian berbagai persoalan, seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya kriminalitas, dekadensi moral, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berbagai problem sosial lainnya. Semua itu sebenarnya merupakan akibat dari sistem yang dipilih dalam perencanaan pembangunan.
Baca juga : Ketika Agama Berwajah Maskulin
Namun, ketika proses penyusunan dan pemilihan kebijakan pembangunan berlangsung, agama atau para tokoh agama sering kali tidak dilibatkan. Mereka ibarat pemadam kebakaran yang hanya diminta memadamkan api, tetapi tidak pernah diajak menentukan sistem yang berpotensi menimbulkan kebakaran itu sendiri.
Idealnya, agama tidak hanya berurusan dengan Kementerian Agama atau Kementerian Sosial, tetapi juga hadir dalam ruang-ruang perumusan kebijakan strategis seperti Bappenas.
Kontribusi pemikiran agama sangat dibutuhkan untuk membangun partisipasi masyarakat, terutama dalam masyarakat religius seperti Indonesia. Tanpa pendekatan dan bahasa agama, sebuah program pembangunan dapat mengalami krisis partisipasi publik.
Karena itu, tokoh-tokoh agama seharusnya tidak hanya dilibatkan di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu. Sebab, bagaimana mungkin mereka dapat secara efektif menyelesaikan suatu akibat, sementara faktor penyebab lahirnya akibat tersebut tidak pernah melibatkan mereka?
Baca juga : Ketika Agama Berjarak Dengan Pemeluknya
Pada tahun 1970-an, Indonesia mendapat peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika tidak, negeri ini diperkirakan akan menghadapi berbagai kesulitan serius di masa depan.
Pada awalnya, pemerintah menjalankan program pengendalian kependudukan tanpa melibatkan ulama dan para pemimpin agama. Akibatnya, program tersebut tidak berjalan efektif, bahkan mendapat resistensi dari sebagian kalangan agama yang menilai program Keluarga Berencana (KB) bertentangan dengan ajaran agama.
Menyadari hambatan itu, Prof. Haryono Suyono selaku Ketua BKKBN kemudian mengubah strategi. Ia melibatkan, bahkan mengedepankan, para tokoh dan pemimpin agama sebagai penggerak program Keluarga Berencana dan kependudukan. Sosialisasi program KB pun dilakukan dengan pendekatan dan bahasa agama.
Hasilnya di luar dugaan. Indonesia memperoleh berbagai penghargaan internasional atas keberhasilannya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Banyak negara datang belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengelola program kependudukan.
Baca juga : Ketika Agama Abai Terhadap Kaum Dhuafa
Bahasa agama memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di republik tercinta ini.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Kamis, 25 Juni 2026 dengan judul "Ketika Agama Hanya Di Sektor Hilir"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
